Maharani, Ketua Cabor Muathay Lombok Timur
MATARAM, TL Di beberapa laman media online mingu-minggu ini dipenuhi oleh berita carut marutnya kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi di NTB. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 seharusnya menjadi panggung lahirnya atlet-atlet terbaik daerah menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Ajang ini bukan sekadar perebutan medali, tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan organisasi olahraga dalam mengelola kompetisi yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi sportivitas.
Sayangnya, hingga memasuki penghujung pelaksanaan, yang lebih banyak menghiasi pemberitaan bukanlah prestasi para atlet, melainkan rangkaian protes, kericuhan, sengketa hasil pertandingan, hingga dugaan lemahnya tata kelola penyelenggaraan. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan besar: apakah NTB benar-benar siap menjadi tuan rumah event olahraga yang lebih besar, atau justru PORPROV 2026 menjadi cermin adanya persoalan serius dalam manajemen olahraga daerah?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kritik tersebut bukan muncul tanpa alasan. Sejak pembukaan PORPROV pada pertengahan Juli 2026, sejumlah cabang olahraga diwarnai dinamika yang berujung protes. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah cabang olahraga drum band. Enam kabupaten/kota Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kota Bima secara bersama-sama mengajukan mosi tidak percaya kepada penyelenggara dan meminta evaluasi kepada organisasi tingkat pusat. Mereka mempersoalkan dugaan ketidaktransparanan penilaian serta potensi konflik kepentingan karena adanya pihak yang disebut merangkap sebagai panitia, juri, sekaligus pelatih.
Persoalan tidak berhenti di sana. Berbagai laporan media online menunjukkan bahwa keributan juga terjadi di sejumlah cabang olahraga lain, seperti sepak bola, voli, tinju, balap sepeda, kick boxing, BMX, hingga pencak silat. Bahkan terdapat laporan mengenai aksi baku hantam, pemindahan venue yang diprotes kontingen, pencoretan atlet, serta sengketa administrasi yang berujung pada laporan kepolisian.
Di sisi lain, KONI NTB menyampaikan bahwa dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebagian besar pertandingan berjalan sesuai rencana. Ketua KONI NTB melalui siaran persnya juga menjelaskan bahwa setiap keberatan akan diproses melalui mekanisme arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku dan mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang akan dievaluasi.
Namun, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya protes. Dalam setiap kompetisi olahraga, keberatan merupakan hal yang wajar. Yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggara adalah kemampuan mencegah konflik berkembang menjadi keributan serta memastikan seluruh proses berlangsung transparan, profesional, dan dipercaya oleh semua peserta.
Dalam manajemen penyelenggaraan olahraga modern, terdapat tiga prinsip utama yang tidak boleh ditawar. Yaitu pertama, transparansi. Setiap keputusan juri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh peserta. Kedua, independensi. Tidak boleh ada ruang bagi dugaan konflik kepentingan, sekecil apa pun, karena persepsi ketidakadilan sama berbahayanya dengan ketidakadilan itu sendiri.d an yang terakhir, koordinasi. Panitia, perangkat pertandingan, pengurus cabang olahraga, aparat keamanan, hingga kontingen harus bekerja dalam satu sistem komunikasi yang efektif.
Apabila ketiga prinsip tersebut berjalan baik, protes tidak akan berkembang menjadi konflik terbuka.
Inilah yang menjadi catatan penting dari PORPROV NTB 2026. Banyaknya dinamika di berbagai cabang olahraga mengindikasikan bahwa koordinasi antarpanitia, kesiapan perangkat pertandingan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa masih memerlukan pembenahan serius.
Pertanyaan berikutnya yang tentu akan muncul dari publik yaitu tentu mengarah kepada kepemimpinan organisasi. Dalam sebuah organisasi, keberhasilan adalah hasil kerja bersama, demikian pula ketika muncul berbagai persoalan, tanggung jawab evaluasi tidak dapat dilepaskan dari pimpinan organisasi. Namun demikian, menyimpulkan bahwa seluruh persoalan merupakan kegagalan satu orang tentu bukan pendekatan yang adil.
Yang lebih penting adalah memastikan apakah setelah berbagai kejadian tersebut dilakukan evaluasi menyeluruh, apakah sistem diperbaiki, apakah mekanisme pengawasan diperkuat, dan apakah rekomendasi dari berbagai pihak benar-benar dilaksanakan.
Apalagi, NTB tengah bersiap menjadi salah satu daerah penyelenggara agenda olahraga nasional pada masa mendatang. Reputasi daerah tidak hanya ditentukan oleh megahnya venue atau banyaknya medali yang diraih, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penyelenggaraan.
Jika pada level PORPROV saja berbagai sengketa masih memunculkan polemik berkepanjangan, maka wajar apabila publik mempertanyakan kesiapan menghadapi event dengan skala yang jauh lebih besar.
Di sisi lain, jangan sampai rentetan polemik ini menutupi perjuangan ribuan atlet yang telah berlatih bertahun-tahun. Berdasarkan data KONI NTB, PORPROV XII diikuti sekitar 4.860 atlet yang bertanding pada 51 cabang olahraga. Mayoritas atlet datang dengan semangat sportivitas dan menjadikan ajang ini sebagai batu loncatan menuju PON 2028.
Karena itu, evaluasi harus diarahkan pada sistem penyelenggaraan, bukan mengorbankan para atlet yang telah bekerja keras.
Momentum PORPROV 2026 seharusnya dijadikan titik balik reformasi tata kelola olahraga di NTB. Dibutuhkan evaluasi independen terhadap seluruh proses penyelenggaraan, mulai dari penunjukan perangkat pertandingan, sistem penilaian, manajemen venue, mekanisme arbitrase, hingga standar operasional penanganan protes.
Olahraga adalah tentang fair play. Kepercayaan publik terhadap hasil pertandingan merupakan modal utama pembangunan prestasi. Ketika kepercayaan itu mulai terkikis, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil sebuah pertandingan, tetapi juga kredibilitas institusi olahraga itu sendiri.
PORPROV XII NTB 2026 pada akhirnya akan dikenang dalam dua cara. Ia bisa dikenang sebagai ajang yang sarat polemik, atau justru menjadi titik balik lahirnya reformasi tata kelola olahraga di Nusa Tenggara Barat. Pilihan itu berada di tangan seluruh pemangku kepentingan, terutama penyelenggara, KONI NTB, pemerintah daerah, serta seluruh cabang olahraga untuk menjadikan setiap kritik sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar bantahan.
Lebih dari itu, NTB saat ini tengah membangun identitas sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai fondasi pembangunan dan pengembangan pariwisata. Visi besar “NTB Makmur Mendunia” tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga tentang bagaimana daerah ini mampu menunjukkan tata kelola yang berintegritas, menjunjung sportivitas, menghormati nilai-nilai kearifan lokal, serta menghadirkan pengalaman yang positif bagi setiap tamu dan peserta yang datang.
Dalam budaya masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo, dikenal nilai-nilai saling menghormati, musyawarah, gotong royong, serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan. Nilai-nilai tersebut semestinya tercermin dalam setiap penyelenggaraan kegiatan publik, termasuk pesta olahraga. Sebab olahraga pada hakikatnya bukan hanya kompetisi memperebutkan medali, tetapi juga panggung untuk memperlihatkan karakter, etika, dan peradaban suatu daerah.
Ketika sebuah ajang olahraga justru diwarnai sengketa berkepanjangan, protes, hingga keributan yang menyita perhatian publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan juga citra daerah di mata masyarakat luas. Reputasi NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia harus dibangun melalui konsistensi dalam menghadirkan penyelenggaraan kegiatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kepercayaan publik adalah modal yang jauh lebih berharga daripada sekadar keberhasilan menyelesaikan sebuah agenda olahraga.
Karena itu, evaluasi terhadap PORPROV XII NTB 2026 tidak boleh berhenti pada penyelesaian polemik yang terjadi. Evaluasi harus menjadi momentum untuk membangun sistem olahraga yang lebih profesional, memperkuat integritas penyelenggara, meningkatkan kualitas perangkat pertandingan, dan memastikan setiap atlet memperoleh hak yang sama dalam berkompetisi. Dengan demikian, setiap event olahraga yang digelar di NTB tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat citra daerah sebagai provinsi yang mampu menyelenggarakan kegiatan bertaraf nasional maupun internasional dengan menjunjung tinggi budaya, sportivitas, dan tata kelola yang baik.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah pesta olahraga bukan hanya diukur dari banyaknya medali yang diperebutkan atau megahnya seremoni pembukaan dan penutupan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat pulang dengan rasa bangga, para atlet merasa diperlakukan secara adil, dan para tamu membawa pulang kesan bahwa NTB adalah daerah yang ramah, berbudaya, profesional, serta benar-benar layak mewujudkan visinya sebagai NTB Makmur Mendunia. (*)
#. Penulis adalah Ketua Cabor Muathay Lombok Timur
