Lombok Tengah, TL – Puluhan orang perwakilan dari tenaga kesehatan (nakes) yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Lombok Tengah, pada kamis (16/4/2026) mendatangi Kantor DPRD setempat untuk mengadukan rendahnya upah yang mereka terima drai Pemda Lombok Tengah yakni sebesar Rp.200 ribu per bulan.
Kedatangan para nakes tersebut diterima oleh Komisi IV DPRD Lombok Tengah yang pipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Wirman Hamzani bersama pihak yerkait lainnya.
Pada kesempatan yersebut, para nakes menyampaikan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan yang dinilai belum memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumarni selaku perwakilan nakes menyampaikan bahwa, mereka datang ke Dewan Loteng untuk mengadukan dan mencari solusi atas kondisi yang mereka hadapi. Dimana beban kerja nakes paruh waktu cukup tinggi dan penuh risiko, namun tidak sebanding dengan honorarium yang diterima.
“Kami mempertanyakan kesejahteraan kami sebagai tenaga kesehatan yang mengabdikan jiwa dan raga. Tugas kami sangat berisiko karena menyangkut keselamatan pasien, sementara honor yang kami terima sebagai P3K paruh waktu hanya sebesar Rp. 200 ribu. ” ujarnya.
Selain itu, para nakes juga meminta penjelasan resmi terkait dasar regulasi yang digunakan dalam penetapan besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di daerah tersebut.
Terhadap apa yang disampaikan oleh para nakes tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani menegaskan bahwa pihaknya menerima serta menampung, untuk selanjutnya kan kami kaji dan sampaikan sebagai bentuk kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Wirman Hamzani menyebut bahwa, persoalan upah nakes paruh waktu menjadi perhatian serius DPRD karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami memandang ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan. Mereka berada di garis depan pelayanan, dengan beban kerja dan risiko yang tidak ringan, sehingga butuh perhatian serius” kata Wirman.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, DPRD akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kesehatan, untuk melakukan pembahasan secara komprehensif.
pihak DPRD Loteng sendiri menurut Wirman Hamzani ingin memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diambil memiliki dasar yang jelas, transparan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Kami akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Kalau memang ada ruang untuk penyesuaian, tentu harus diperjuangkan agar lebih layak dan sesuai dengan beban kerja yang diemban para nakes,” ujarnya.
Wirman juga menambahkan, DPRD akan berupaya membangun komunikasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran di tengah kebijakan efisiensi daerah.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini, tetapi di sisi lain, pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan. Kesejahteraan tenaga kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia pun meminta para tenaga kesehatan untuk tetap menjalankan tugas secara profesional sembari menunggu hasil pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami minta teman-teman nakes tetap tenang dan terus memberikan pelayanan terbaik. Aspirasi ini sudah kami terima dan akan kami kawal sampai ada titik terang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Mamang Bagiansyah pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa, hingga saat ini belum ada solusi konkret terkait persoalan tersebut. Ia menyebut penetapan upah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi.
“Untuk saat ini, kami berharap para nakes dapat menerima dulu keputusan ini. Kontrak paruh waktu berlaku selama satu tahun, dan ke depan akan kami kaji kembali, termasuk mengkaji terkait besaran upah atau honornya,” pungkasnya. (sd)
