Lombok Tengah, TL – Berbagai upaya dilakukan untuk melengkapi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia yang akan dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yakni menyerap berbagai informasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang difasilitasi oleh Klik Foundation yang bertempat disalah satu cafe di Kota Praya kabupaten Lombok Tengah.
Anggota DPR Provinsi NTB Fraksi Nasdem, H. L. Arif Rahman Hakim, S.E., M.H pada kesempatan itu menyatakan, perda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi agenda pembahasan Pemerintah dan DPRD Provinsi NTB untuk disempurnakan, sebelum disahkan melalui sidang Paripurna.
Untuk menyempurnakan draft rancangan Perda tersebut, legislatif perlu menyerap berbagai informasi dari berbagai sumber dan elemen masyarakat. “Karena apapun yang menjadi hak para buruh Migran tentu harus tertuang sebagai payung hukum legalitas para Migran untuk mendapat haknya,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya berharap dari diskusi kegiatan yang difasilitasi Klik Foundation ini dapat menjadi media penyampaian kritik dan saran. “Saya berharap diskusi dalam rangka menyerap masukan atau aspirasi dan kritik yang sekiranya untuk melengkapi rancangan perda bisa kita manfaatkan bersama demi untuk terakomodirnya semua hak-hak buruh migran kita,” harapnya.
Dijelaskan, perda ini merupakan turunan dari peraturan yang ada diatasnya. Sehingga apa yang tidak diatur di peraturan diatasnya tentu hak para buruh Migran nanti akan disempurnakan oleh Perda yang sedang dibahas saat ini antara Pemerintah dan Legislatif NTB. “Oleh sebab itu untuk mendapatkan segala informasi tentang segala hak buruh Migran agar bisa dimasukkan dalan Perda tentu acara ini menjadi agenda penting kita lakukan,” tegasnya.
Oleh sebab itu, acara ini agar menjadi wadah setiap pelaku terutana penyelenggara Buruh Migran untuk memanfatakan kegiatan ini. Pihaknya berharap agar segala kendala yang ada terutama yang pernah dan sedang dihadapi buruh Migran agar disampaikan dan tentu akan menjadi rujukan untuk menerbitkan dan melengkapi isi Perda ini nantinya. “Kami berharap agar segala persoalan yang pernah maupun sedang dihadapi agar diungkapkan karena hal itu akan menjadi rujukan untuk melengkapi Perda,” ujarnya.
Sementara ketua Klik Foundation, Zaenal Amilin menyatakan, pihaknya berharap kegiatan ini agar dimanfaatkan semua pihak demi terpenuhinya segala hak buruh migran NTB. Segala bentuk persoalan yang dihadapi buruh migran agar disampaikan karena hal itu akan menjadi dasar DPRD NTB nanti menyempurnakan Perda tentang perlindungan migran NTB. “Itu makanya kamu mengundang semua pihak agar satupun hak buruh migran yang menjadi tanggung jawab pemerintah tidak terlewatkan untuk dipenuhi,” katanya.
Kegiatan ini sendiri tidak hanya digelar sehari, dalam waktu dekat pihaknya akan memfasilitasi anggota DPRD untuk menggelat kegiatan lanjutan. Dengan harapan sebelum perda ini di sahkan Pemerintah dan Legislatif NTB segala hak buruh Migran NTB terpenuhi semua oleh pemerintah. (id/wid)
