LOMBOK, Teraslombok.net – Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI akhirnya merespon dan menanggapi laporan yang dilakukan oleh Munirim, salah seorang Subkon dalam pengerjaan sebanyak 4 embung yang ada di Lombok Tengah. Dimana pihak Kejagung RI telah mengeluarkan surat pelimpahan atau surat perintah kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk menindaklanjuti aduan atau laporan dari Munirim yang didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Muhanan, SH;MH, melalui surat Kejagung RI yang di tandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan nomor : R-3108/F.2/Fd.1/10/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 lalu.
Munirim didampingi kuasa hukumnya, Muhanan, SH;MH menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejagung RI yang telah merespon dan menanggapi aduan atau laporannya terkait dengan dugaan penyimpangan atau penyalah gunaan anggaran pembangunan atau pelaksanaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan/embung yang ada di pulau Lombok, NTB.
“Kami apresiasi pihak Kejagung RI, dan tentunya kami berharap pihak Kejati NTB segera menindak lanjuti laporan kami”, ungkap Munirim kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diungkapkan pula oleh Munirim bahwa, proses hukum yang ditempuhnya, dikarenakan karena dirinya merasa dipermainkan dan dirugikan sebagai subkon oleh pihak rekanan (PT.BBN) dalam pengerjaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan/embung yang tersebar dipulau Lombok NTB, Munirim selaku subkon proyek yang mengerjakan sebanyak 4 bendungan didampingi kuasa hukumnya Muhanan, SH;MH menempuh jalur hukum dengan melapor ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
“Kami terpaksa menempuh jalur hukum karena pihak PT. BBN selaku rekanan, PPK BWS serta konsultan yang mendapatkan proyek pengerjaan 13 bendungan yang tersebar diwilayah pulau Lombok tersebut tidak ada itikat baik. Selaku sobkon yang berkontrak dengan PT. BBN, saya mengalami kerugian sekitar Rp. 11 Milyar”, Terangnya.
Dijelaskan bahwa, kerugian yang dialaminya terjadi akibat tidak diakuinya beberapa poin pekerjaan yang dilakukan pada 4 titik bendungan yang dikerjakannya, yang terdiri dari bendungan Pare di Semoyang Praya Timur, Bendungan Batu Bokah desa Banyu Urip Praya Barat, Bendungan Jangkih Jawe di desa Mangkung dan Bendungan Mapasan didesa Serage Praya Barat Daya.
Diungkapkan bahwa, dalam pekerjaan keempat bedungan oleh Munirim selaku subkon tersebut, terjadi perubahan nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp. 33.148.633.000 menjadi sebesar Rp. 39.728.707.184,15 setelah dilakukan penghitungan final melalui proses opnam.
“Kami menduga kalau nilai pekerjaan final dilapangan tersebut disembunyikan oleh PT Bahagia Bangun Nusa (PT.BBN)”, terang Munirim.
Sementara dari total nilai pekerjaan tersebut diatas, Munirim selaku subkon hanya menerima pembayaran dari PT. BBN sebesar Rp. 29.325.303.314,33. Dan terdapat selisih pembayaran yang belum diberikan oleh PT. BBN sebesar Rp. 11.396.621.549,45.
Terhadap permasalahan tersebut, Munirim mengaku sudah seringkali secara baik-baik mempertanyakan dan meminta pihak PT. BBN melakukan pembayaran, baik melalui media elektronik maupun mendatangi langsung kantor drai PT. BBN, tapi tidak direspon bahkan sering mendapat tindakan yang tidak menyenangkan.
“Berdasarkan permasalahan diatas, kami berharap pihak Kejati NTB segera menindaklanjuti laporan yang kami ajukan”, tutup Munirim (id)
