Foto beberapa item proyek yang setelah dilakukan opnam tidak diakui oleh PT. BBN
LOMBOK, Teraslombok.net – Merasa dipermainkan dan dirugikan sebagai subkon oleh pihak rekanan (PT.BBN) dalam pengerjaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan/embung yang tersebar dipulau Lombok NTB, Munirim selaku subkon proyek yang mengerjakan sebanyak 4 bendungan didampingi kuasa hukumnya Muhanan, SH;MH menempuh jalur hukum dengan melapor ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
“Kami terpaksa menempuh jalur hukum karena pihak PT. BBN selaku rekanan, PPK BWS serta konsultan yang mendapatkan proyek pengerjaan 13 bendungan yang tersebar diwilayah pulau Lombok tersebut tidak ada itikat baik. Selaku sobkon yang berkontrak dengan PT. BBN, saya mengalami kerugian sekitar Rp. 11 Milyar”, Terang Munirim saat dimintai keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan oleh Munirim bahwa, kerugian yang dialaminya terjadi akibat tidak diakuinya beberapa poin pekerjaan yang dilakukan pada 4 titik bendungan yang dikerjakannya, yang terdiri dari bendungan Pare di Semoyang Praya Timur, Bendungan Batu Bokah desa Banyu Urip Praya Barat, Bendungan Jangkih Jawe di desa Mangkung dan Bendungan Mapasan didesa Serage Praya Barat Daya.
Diungkapkan bahwa, dalam pekerjaan keempat bedungan oleh Munirim selaku subkon tersebut, terjadi perubahan nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp. 33.148.633.000 menjadi sebesar Rp. 39.728.707.184,15 setelah dilakukan penghitungan final melalui proses opnam.
“Kami menduga kalau nilai pekerjaan final dilapangan tersebut disembunyikan oleh PT Bahagia Bangun Nusa (PT.BBN)”, terang Munirim.
Sementara dari total nilai pekerjaan tersebut diatas, Munirim selaku subkon hanya menerima pembayaran dari PT. BBN sebesar Rp. 29.325.303.314,33. Dan terdapat selisih pembayaran yang belum diberikan oleh PT. BBN sebesar Rp. 11.396.621.549,45.
Terhadap permasalahan tersebut, Munirim mengaku sudah seringkali secara baik-baik mempertanyakan dan meminta pihak PT. BBN melakukan pembayaran, baik melalui media elektronik maupun mendatangi langsung kantor drai PT. BBN, tapi tidak direspon bahkan sering mendapat tindakan yang tidak menyenangkan.
Sahdi, ST dari pihak PT. BBN yang dimintai keterangannya terkait permasalahan tersebut menjelaskan bahwa, permasalahan yang diungkap oleh Munirim selaku subkon tersebut sudah pernah dibawa dan diselesaikan sampai ke Kejaksaan Tinggi NTB, dan sudah selesai. “Jadi kalau masih ada lagi yang kurang, silahkan mohon tanya lagi ke sana”, terang Sahdi singkat.
Sementara Supardi, ST selaku PPK dari pihak BWS dalam pengerjaan proyek yang nilai totalnya sebesar Rp.141 M tersebut saat dikonfirmasi menyarahkan kepda Munirim selaku subkon untuk mengkomunikasikan/menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan pihak rekanan yakni PT. BBN.
“Baiknya beliau tindaklanjut ke pihak rekanan. Kalau menurut saya langsung sendiri, jangan bawa-bawa lagi pihak lain. Itu urusan antara mainkot dengan subkon”, jelasnya. (id)
