PUSAKE NTB Desak Kepolisian Tangkap Terduga Pelaku Penganiayaan Mahasiswi Asal Lombok Tengah

Mataram, TL – Pusat Studi dan Advokasi untuk Keadilan (PUSAKE NTB) mendesak jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur dan segera menagkap terduga pelaku terhadap perkara dugaan penganiayaan yang menimpa Fitriani, seorang mahasiswi asal Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PUSAKE NTB, Samsul Rizal, SH., MH kepada wartawan.

Diterangkan bahwa, peristiwa dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Tindakan kekerasan terhadap mahasiswa merupakan persoalan serius yang menyangkut rasa aman, perlindungan terhadap warga negara, serta kepastian hukum.

PUSAKE NTB meminta kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, mengidentifikasi serta menangkap terduga pelaku apabila telah terpenuhi syarat hukum, dan memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kepastian. Hukum harus hadir memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum”, tegasnya.

PUSAKE NTB percaya bahwa kepolisian memiliki kewenangan dan instrumen hukum yang cukup untuk mengungkap perkara ini secara cepat dan profesional. Karena itu, kami meminta agar penanganan perkara ini menjadi perhatian serius dan tidak berhenti hanya pada proses pemeriksaan administratif.

Di sisi lain, PUSAKE NTB tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Penetapan status hukum terhadap seseorang harus didasarkan pada alat bukti dan prosedur hukum yang sah.

Kami juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan yang layak serta memastikan hak-haknya sebagai korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

PUSAKE NTB akan terus mengawal perkara ini dan siap memberikan pendampingan serta advokasi agar proses penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan.

“Jangan sampai kekerasan menjadi hal yang dianggap biasa. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan, dan korban harus mendapatkan keadilan”, terang Samsul Rizal. (said)