LOMBOK, Teraslombok.net – Menanggapi adanya laporan dari pihak Forum Analisis Kebijakan untuk Rakyat (Fakta) RI ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terkait dugaan tindakan korupsi terhadap pengerjaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan/embung yang tersebar dipulau Lombok NTB, pihak PPK serta rekanan (PT.BBN) yang mengerjakan proyek senilai Rp. 141 Milyar tersebut nyatakan tidak ada masalah.
“InsyaAllah kami sudah melakukan pekerjaan seduai dengan ketentuan yang telah diinstruksikan baik oleh direksi maupun konsultan supervisi, jadi tidak ada masalah terkait laporan Fakta RI tersebut”, terang Sahdi, ST saat dikonfirmasi kemarin.
Diungkapkan oleh Sahdi bahwa, pekerjaan proyek bendungan/embung itu sendiri telah rampung dan sudah melalui proses pemeriksaan serta audit dari PPS Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB serta pihak Bafsn Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dimana tim dari Kejati NTB serta BPK sudah melaksanakan audit terhadap dokumen laporan pekerjaan serta pemeriksaan lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“ Terkait pekerjaan, tim Kejati NTB serta BPK sudah lakukan audit dan pemeriksaan lapangan. Dan kedua lembaga tersebut menyatakan pekerjaan proyek tidak ada masalah dan sudah seduai dengan ketentuan” terang Sahdi.
Terkait dengan adanya laporan permainan atau manipulasi pekerjaan berupa manipulasi volume pekerjaan, Sahdi ST menyatakan bahwa, PT. BBN telah melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang ada. Dan hasil pekerjaan sendiri telah melalui proses pemeriksaan.
Senada dengan apa yang disampaikan pihak rekanan ditas, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS NT) 1 melalui Supardi selaku PPK menyatakan bahwa, pengerjaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan yang tersebar dipulau Lombok itu sendiri sudah tidak ada masalah. Dimana pengerjaan proyek sudah tuntas dan telah melalukan proses pemeriksaan.
Adapun terkait dengan adanya permasalahan yang terjadi antara perusahaan yakni PT. BBN dengan pihak subkon, itu urusan internal mereka. Dan permasalahan antar rekanan dan subkon tersebut sudah diselesaikan.
“Permasalahan antara rekanan dengan subkon itu permasalahan internal dan sudah diselesaikan di lapangan secara baik -baik. Jadi tidak ada masalah” jelas Supardi.
Untuk diketahui bahwa, pihak Fakta RI secara resmi memasukkan laporan ke Kejagung RI pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu. Laporan itu sendiri terkait dugaan tindakan korupsi terhadap pelaksanaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan yang tersebar dipulau Lombok, NTB yang nilai anggarannya mencapai sekitar Rp. 141 Milyar. (id)
