Polemik Aturan Kecimol di Lombok Tengah, Ketua Forka: Jangan Jadikan Celah Pungli

Praya, TL – Ketua Forum Kepala Desa (Forka) Lombok Tengah, Lalu Welly menanggapi polemik aturan kecimol yang dinilai masih tumpang tindih di sejumlah desa. Beberapa desa melarang kegiatan pengiringan kecimol, tetapi memberi kelonggaran dengan syarat tertentu berdalih keamanan. Kebijakan itu dianggap masyarakat sebagai bentuk pungutan liar.

Ketua Forka menyampaikan bahwa kondisi tersebut memang masih ada di beberapa desa. Namun pihaknya tidak bisa mengintervensi karena aturan itu merupakan kebijakan masing-masing desa, khususnya di tingkat dusun.

“Kami tidak menampik kenyataan di lapangan ada beberapa desa yang masih setengah hati dalam melarang kegiatan pengiringan oleh kecimol. Dalam arti, kalau ada dana pengamanan maka kecimol bisa masuk mengiringi acara pernikahan,” ujarnya.

Menurutnya, alasan dana pengamanan tidak tepat dijadikan dasar pungutan. Semua kegiatan memang perlu diamankan, sehingga hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menarik biaya tertentu.

Forka menegaskan mendukung apapun kebijakan desa atau dusun terkait awig-awig. Hanya saja pelaksanaan aturan harus tegas. “Kalau memang dilarang ya dilarang, kalau diperbolehkan ya diperbolehkan. Jangan ada modus tertentu dalam aturan sebagai celah untuk lobi-lobi yang nantinya jadi celah pungli,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika ditemukan praktik yang masuk kategori pungli, masyarakat atau wartawan dipersilakan melapor ke aparat berwenang. (sd)