Lombok Tengah, TL – Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Tengah yang akan berlangsung pada 29 Oktober 2026 bukan sekadar agenda pergantian atau pemilihan seorang kepala desa. Ia harus dibaca sebagai momentum menentukan arah pembangunan desa untuk delapan tahun ke depan. Hal ini diungkapkan oleh Samsuk Rizal, SH., MH, selaku Pemerhati Kebijakan Pembangunan Desa.
Dijelaskan bahwa, pada Pilkades Serentak 2026, sebanyak 87 desa di Lombok Tengah mengikuti pemilihan dengan ± 334 calon kepala desa yang telah mendaftar. Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi dan kompetisi politik di tingkat desa. Namun di balik kompetisi tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting: pemimpin seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa untuk menghadapi delapan tahun ke depan?
Pertanyaan ini penting karena perubahan regulasi telah memberikan horizon kepemimpinan yang jauh lebih panjang. lUU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dijabat paling banyak dua kali masa jabatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, masyarakat desa tidak sedang memilih pemimpin hanya untuk menyelesaikan persoalan hari ini. Mereka memilih orang yang akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk merancang, menjalankan, mengoreksi, dan mewariskan pembangunan desa.
PILKADES JANGAN BERHENTI PADA POLITIK 8 TAHUNAN
Pilkades sering kali sangat dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Hubungan keluarga, kedekatan personal, tokoh masyarakat, jaringan sosial, pengalaman organisasi, bahkan persoalan emosional dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat.
Semua itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi desa. Tetapi pembangunan desa membutuhkan ukuran yang lebih panjang daripada sekadar siapa yang paling banyak mendapatkan suara.
Kepala desa terpilih nantinya akan berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks: kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, infrastruktur, pengelolaan aset desa, perlindungan lingkungan, digitalisasi pemerintahan, pengembangan UMKM, pertanian, pariwisata, serta perubahan sosial akibat perkembangan kawasan perkotaan dan pariwisata.
Karena itu, Pilkades 2026 semestinya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menggeser orientasi dari _”Siapa orangnya?”_ menjadi _”Apa visi pembangunan yang akan dibawa selama delapan tahun?”_ Bahkan lebih jauh lagi _”Apa yang akan diwariskan kepada masyarakat ketika delapan tahun kepemimpinannya berakhir?”_
UU DESA YANG BARU: KEPALA DESA DITUNTUT LEBIH STRATEGIS
Perubahan UU Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya berbicara tentang masa jabatan. Pada 2026 pemerintah menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa. PP ini mengatur antara lain kewenangan desa, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan, sarana-prasarana desa, RPJM Desa dan RKP Desa, serta peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.
Ini memberikan pesan yang jelas: kepala desa masa depan tidak cukup hanya menjadi administrator pemerintahan. Ia harus menjadi manajer pembangunan, penggerak ekonomi masyarakat, pengelola sumber daya desa, sekaligus pemimpin kolaborasi.
TANTANGAN DESA LOMBOK TENGAH 8 TAHUN KE DEPAN
Lombok Tengah memiliki karakter yang sangat dinamis. Di satu sisi terdapat potensi pertanian, peternakan, UMKM, ekonomi kreatif, budaya, SDM dan desa-desa dengan karakter sosial yang kuat. Di sisi lain, perkembangan kawasan Mandalika dan aktivitas pariwisata membawa perubahan ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Karena itu, desa-desa Lombok Tengah tidak boleh membangun dengan pola yang sama seperti satu dekade lalu.
Pertama, tantangan ekonomi. Desa harus mampu mengubah masyarakat dari sekadar penerima program menjadi pelaku ekonomi. BUMDes tidak boleh hanya menjadi lembaga administratif. Pertanian harus bergerak menuju hilirisasi. UMKM harus dibantu masuk ke pasar yang lebih luas.
Kedua, tantangan SDM. Pembangunan jalan dan gedung penting, tetapi pembangunan manusia jauh lebih menentukan. Desa harus memiliki kebijakan serius terhadap pendidikan, keterampilan, kepemudaan, literasi digital.
Ketiga, tantangan lingkungan. Persoalan air bersih, kekeringan, sampah, tata ruang dan tekanan terhadap sumber daya alam harus menjadi agenda kepala desa.
Keempat, tantangan digitalisasi. Data penduduk, data kemiskinan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, informasi pembangunan harus semakin berbasis data dan teknologi.
Kelima, tantangan demokrasi dan tata kelola. Masyarakat akan semakin kritis mempertanyakan penggunaan anggaran dan proyek. Karena itu, transparansi bukan lagi pilihan, ia merupakan kebutuhan.
TETAPI DESA JUGA MEMILIKI KEKUATAN BESAR
Desa mempunyai modal sosial yang luar biasa: gotong royong, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, perempuan, kelompok tani, BPD dan organisasi masyarakat.
Salah satu contoh aktual adalah Desa Semparu yang pada 2026 meraih Juara I Perpustakaan Desa tingkat Provinsi NTB. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak selalu harus dimulai dari proyek fisik besar; inovasi, literasi, kolaborasi dan kreativitas juga dapat menjadi modal pembangunan.
SINERGI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN DAN DESA
Desa tidak boleh merasa berjalan sendirian. Program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus memiliki kesinambungan dengan RPJM Desa dan RKP Desa. Kepala desa tidak boleh hanya menunggu bantuan. Ia harus aktif melakukan lobby kebijakan, membangun jejaring, membuat proposal berbasis data, dan mencari kemitraan.
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BPD HARUS SEHAT
Di Lombok Tengah, sebanyak 1.004 anggota BPD dari 120 desa, telah dilantik untuk periode 2026–2034. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi kepala desa dan BPD.
BPD bukan musuh kepala desa. Kepala desa juga bukan penguasa tunggal desa. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan harus bekerja dalam prinsip checks and balances dan musyawarah.
Kepala desa yang kuat justru adalah kepala desa yang tidak takut terhadap kritik.
LALU, KEPALA DESA SEPERTI APA YANG DIBUTUHKAN?
1. Visi Jelas: Bukan sekadar janji jalan dan bantuan, tetapi peta jalan 8 tahun.
2. Kemampuan Manajerial: Mampu mengelola dana desa, APBDesa, aset, dan perangkat secara profesional.
3. Berbasis Data: Mengetahui konkret siapa miskin, angka pengangguran, potensi ekonomi desanya.
4. Kolaboratif: Tidak bisa membangun sendirian, butuh BPD, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah.
5. Berintegritas: Semakin panjang jabatan, semakin besar tuntutan integritas.
6. Terbuka Terhadap Kritik: Desa yang sehat adalah desa yang masyarakatnya bebas menyampaikan kritik tanpa takut.
7. Mampu Melahirkan Regenerasi:* Tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi sistem pemerintahan yang lebih baik dan generasi muda yang siap melanjutkan.
JANGAN SAMPAI 8 TAHUN HANYA MENJADI 8 TAHUN KEKUASAAN
Masa jabatan delapan tahun jangan dipahami sebagai delapan tahun kekuasaan. Ia harus dipahami sebagai delapan tahun kesempatan untuk transformasi desa.
Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi: Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah kemiskinan berkurang? Apakah anak-anak memperoleh pendidikan lebih baik? Apakah UMKM berkembang? Apakah pelayanan desa semakin cepat dan transparan? Apakah setelah delapan tahun masyarakat merasa hidupnya benar-benar menjadi lebih baik?
PILKADES 2026 HARUS MENJADI AWAL KONTRAK PEMBANGUNAN BARU
Setelah pemungutan suara selesai, desa harus kembali menjadi milik seluruh masyarakat. Tidak boleh ada lagi istilah “orang calon A”, “orang calon B”. Yang menang adalah desa.
Pada akhirnya, Pilkades 2026 bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Pilkades adalah tentang siapa yang akan diberi mandat untuk mengelola masa depan desa.
Desa membutuhkan kepala desa yang mampu berpikir jauh ke depan. Bukan hanya bertanya _”Apa yang bisa dibangun tahun ini?”_ Tetapi _”Desa seperti apa yang ingin kita wariskan delapan tahun dari sekarang?”_
Jika pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan pilihan, maka Pilkades 2026 tidak sekadar melahirkan kepala desa. Ia dapat menjadi momentum untuk melahirkan babak baru pembangunan desa di Lombok Tengah. (*)
