LOMBOK TENGAH, TL – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan untuk mengantisipasi ancaman peretasan dan kebocoran data publik. Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Tengah, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si., serta peserta dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Sekda Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan harus diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan dan kewaspadaan seluruh aparatur.
Menurutnya, ancaman kejahatan siber terus berkembang dengan berbagai metode yang dapat menyasar sistem informasi pemerintah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memahami risiko keamanan digital, termasuk potensi peretasan akibat kelalaian pengguna.
Sekda juga mengingatkan bahwa keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, melainkan seluruh aparatur yang menggunakan sistem digital dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Andri Pancoro, S.E., serta Manggala Informatika Ahli Muda Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ni Made Febrie Arisandi Ak., S.T., M.M.
Dalam pemaparan materi, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk ancaman siber, mulai dari phishing atau penipuan melalui tautan palsu, pencurian identitas digital, hingga potensi kebocoran data akibat lemahnya pengamanan akun dan sistem informasi.
Narasumber juga menyoroti pentingnya faktor manusia dalam menjaga keamanan digital. Kelalaian pengguna, seperti penggunaan kata sandi yang lemah, membuka tautan mencurigakan, dan membagikan informasi sensitif, dapat menjadi celah masuk bagi pelaku kejahatan siber.
Untuk mengurangi risiko tersebut, aparatur perangkat daerah didorong menerapkan budaya keamanan digital atau cyber hygiene, antara lain menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi multifaktor (MFA), serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas digital yang mencurigakan.
Selain langkah pencegahan, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai penanganan awal ketika ditemukan indikasi insiden keamanan siber, termasuk mekanisme pelaporan dan koordinasi agar ancaman dapat segera ditangani.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap seluruh perwakilan perangkat daerah dapat menjadi penggerak peningkatan kesadaran keamanan siber di lingkungan kerja masing-masing.
Penguatan keamanan siber juga diharapkan mampu mendukung transformasi digital pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan data masyarakat dan layanan publik terlindungi dari berbagai ancaman kejahatan digital. (luna)
