Lombok Tengsh, TL – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026, di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2). Kegiatan ini menjadi langkah strategis mempercepat layanan pendidikan inklusif berbasis data di daerah.
Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, H.Lalu Wiranata, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi–validasi asesmen lanjutan yang tengah dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
“Dari 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat beragam, yakni 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan layanan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, temuan tersebut berkaitan erat dengan capaian mutu layanan pendidikan, termasuk pembentukan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta penanganan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama. Data PBS yang telah divalidasi Dinas Kesehatan kini menjadi salah satu basis data dalam perencanaan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa data 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar merupakan dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak secara strategis.
“Pendidikan inklusif tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah—pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa—serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) serta Program INOVASI, yang selama ini mendampingi penguatan pendekatan pembangunan berbasis data dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.
Menurut Wakil Bupati, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memenuhi lima aspek akomodasi layak, yakni akses fisik dan lingkungan, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
Melalui forum ini, Pemkab Lombok Tengah berharap setiap komitmen dukungan dirumuskan secara jelas dan terukur—untuk siapa, kapan dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutannya—sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh anak-anak.
“Forum ini adalah momentum percepatan menghadirkan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak Lombok Tengah. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutup Wakil Bupati seraya secara resmi membuka kegiatan tersebut. (luna)
