LOMBOK TENGAH, TL – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Lombok Tengah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancana Tata Ruang Wilayah kRTRW Lombok Tengah 2025-2045.
Lalu Yudhistira Praya Manggala S selaku juru bicara Pansus II DPRD Loteng menyampaikan, RTRW merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan ruang secara terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dinamika pembangunan daerah, meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, perkembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri, serta kebutuhan infrastruktur yang terus bertambah, berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan, dan ketimpangan antarwilayah apabila tidak diatur secara terencana.
RTRW juga memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, melalui penetapan kawasan lindung, kawasan rawan bencana, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Dengan demikian, RTRW tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan untuk generasi masa kini dan masa mendatang.
Lebih lanjut, Yudistira menerangkan RTRW menjadi landasan hukum bagi pemberian perizinan pemanfaatan ruang, termasuk dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Tanpa adanya RTRW yang jelas, konsisten, dan memiliki kepastian hukum, pelaksanaan pembangunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi, konflik agraria, serta lemahnya penegakan hukum penataan ruang,” ucapnya.
Kegiatan penataan ruang Loteng saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011–2031, yang secara substansial memuat pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut pada tahun 2011 hingga saat ini, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, baik yang berkaitan dengan dinamika pembangunan daerah, peningkatan kebutuhan pemanfaatan ruang, maupun perubahan kebijakan nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan program pembangunan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan penataan ruang agar tetap relevan, sinkron, dan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang daerah.
Pembahasan Ranperda oleh Pansus II ini, dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 21 November 2025 sampai dengan 27 Januari 2026, yang meliputi enam kali rapat kerja bersama Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dua kali kunjungan lapangan, serta dua kali kegiatan studi komparatif. (sd)
