LOMBOK, Teraslombok.net – Setelah resmi memasukkan laporan pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu, Ketua Forum Analisis Kebijakan untuk Rakyat (FAKTA) RI kembali menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mempertanyakan dan mendesak supaya laporan yang telah dimasukkan terkait dugaan tindakan korupsi terhadap pelaksanaan proyek remedial dan penanganan sedimentasi sebanyak 13 bendungan yang tersebar dipulau Lombok, NTB.
“Kami kembali mendatangi Kejagung untuk meminta supaya laporan yang kami Masukkan segera diproses”, ungkanya.
Diungkapkan oleh Muhanan bahwa, pihaknya menduga kalau pengerjaan proyek senilai Rp.141 Milyar tersebut tidak seduai dengan ketentuan. Dimana diduga terjadi pengurangan volume, atau volume pengerjaanya tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara (BWS NT) 1 lewat OP Praya kepada pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menduga terjadi manipulasi laporan hasil kinerja lapangan kepihak negara, baik dari segi volume pekerjaan maupun keuangan dari proyek yang dikerjakan oleh PT. BBN tersebut”, terang Muhanan.
Oleh karenanya, Ketua FAKTA RI yang juga merupakan pengacara muda tersebut mendesak dan meminta pihak Kejagung untuk segera memproses laporan yang telah dimasukkan, dan pihaknya akan terus memantau dan mengawal penanganan laporan tersebut hingga tuntas. (id)
