Menunggu Meritokrasi SDM Ala Gubernur Miq Ikbal

Oleh : Maharani

Penulis adalah Peneliti Lombok Researc Center (LRC)

NTB, Teraslombok.net – Gonjang ganjing mutasi setiap hari semakin santer terdengar di telinga publik Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan di beberapa media online, berita terkait dengan isu mutasi dan pergeseran jabatan semakin membuat beberapa kepala dinas semakin tidak fokus untuk bekerja.

Beberapa hari yang lalu gubernur NTB Miq Ikbal melakukan kegiatan buka puasa bersama. Dan dalam acara tersebut santer terdengar isu beberapa kepala dinas tidak diundang. Informasi yang menggelinding ke public yaitu beberapa kepala dinas yang tidak diundang tersebut masuk kedalam radar untuk diganti (dimutasi).

Sejak pulang dari retret dari Magelang, Gubernur NTB langsung tancap gas untuk melakukan beberapa terobosan di NTB. Sebut saja akhir –akhir ini Gubernur NTB Miq Ikbal keliling ke beberapa lokasi di NTB untuk memantau seperti apa kegiatan masyarakat dan seperti apa potensi yang dimiliki.

Dimulai dengan kunjungannya ke Sumbawa Barat untuk meninjau lokasi pembangunan smelter, terus dilanjut dengan kunjungan ke Pelabuhan Nusantara Awang di Lombok Tengah bagian selatan. Dan terus memantau aktivitas pariwisata di gili trawangan.

Melihat hal tersebut, kecepatan aktivitas yang dilakukan oleh Gubernur ini seharusnya diimbangi oleh pembantunya yaitu kepala-kepala dinas terkait. Sehingga apa yang diinginkan oleh gubernur mampu diinterpretasikan oleh bawahannya. Dan dilanjutkan ke bentuk kabijakan yang lebih teknis.

Gubernur NTB sepertinya memiliki metode khusus untuk melakukan penilaian kepada bawahannya. Mana bawahan yang loyal dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk membantunya memenuhi segala Visi Misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat NTB pada saat kampanye lalu.

Ketepatan dalam memilih pembantu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai mimpi yang cukup besar tersebut yaitu “NTB Mendunia”. Namun sebaliknya, jika salah dalam menentukan pembantu maka bisa jadi NTB Mendunia tersebut akan tercapai dalam konteks yang berbeda. Seperti pengiriman Buruh Migran Indonesia (BMI) dengan skill yang kurang tetap NTB tertinggi dan berbagai permasalahan social lainnya yang menjadi penyakit “Kanker” serius di NTB yakni Stunting, Kemiskinan, angka Kamatian Ibu, Angka Kematian Bayi, IPM nomor satu dari bawah dan lain sebagainya.

Sejak masa kampanye lalu, publik sangat manaruh harapan yang cukup tinggi kepada Miq Ikbal. Hal ini dikarenakan dengan keberaniannya berjanji untuk membawa NTB mendunia. Salah satu strateginya yaitu pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM), dan melakukan sebuah terobosan birokrasi yakni dengan tegas akan melakukan meritokrasi dalam birokrasi NTB.

Kita sebagai masyarakat akan menunggu jawaban tersebut melalui surat Keputusan (SK) mutasi yang pertama yang akan dilakukan oleh gubernur Miq Ikbal dalam waktu dekat. Namun, jika SK Mutasi yang pertama ini masih tetap Konvensional dan Feodal, maka kita sebagai masyarakat berani dengan tegas bahwa Miq Ikbal tidak serius dalam membangun NTB.

Penulis menjadikan indikator SK mutasi yang pertama ini sebagai sebuah pertaruhan yang cukup tinggi. Karena penulis menilai bahwa meritokrasi di NTB akan menghadapi beberapa tantangan yang cukup menarik kedepan. Secara internal terdapat pandangan bahwa birokrasi di NTB masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan meritokrasi secara penuh. Baik dari sisi kesiapan SDM didalam birokrasi sendiri maupun dari kebiasaan dengan pola lama yang masih berjalan sampai saat ini.

Beberapa pihak pun menyoroti adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi, seperti intervensi politik dan nepotisme. Hal ini sudah menggelinding dalam wacana publik Nusa Tenggara Barat. Misalnya keterlibatan tim sukses yang sudah mulai bergentayangan dan bahkan “konon ceritanya” sudah mulai melakukan pungutan liar (pungli).

Bahkan, dengan adanya isu pungli yang beredar di media tersebut membuat Gubernur Miq Ikbal cukup emosi. Dengan tegas Gubernur menyampaikan melalui media juga bahwa jika ada yang menemukan adanya pungli tersebut langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Mudah-mudahan ini bentuk keseriusan dari Miq Ikbal untuk mendorong kemajuan NTB dalam bentuk meritokrasi SDM yang profesional. Jangan sampai ini hanya sebuah gimik politik saja untuk meredam kegelisahan publik Nusa Tenggara Barat.

Selain itu terdapat pula opini bahwa birokrasi NTB, masih terjebak dalam mentalitas yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Masih banyak SDM dalam birokrasi yang masih belum mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seperti bagaimana penguasaan informasi dan Teknologi (IT) dan konsep pelayanan publik yang saat ini sudah mengikuti generasi Z.

Tidak hanya NTB yang memiliki tantangan dalam mendorong meritokrasi birokrasi, bahkan pemerintah pusat pun demikian. Pentingya percepatan implementasi management ASN berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tantangan untuk menjadikan aparatur negara sebagai individu pembelajar, menjadikan pemerintah sebagai organisasi pembelajar, menjadikan dunia usaha pembelajar, dan menjadikan masyarakat pembelajar.

Meritokrasi merupakan keharusan dan bukan sebuah pilihan untuk mendorong percepatan pencapain pembangunan daerah. Meritokrasi merupakan elemen kunci pengelolaan ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Bahwa salah satu sasaran pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 adalah terciptanya aparatur sipil negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit. Karena itu Penerapan Meritokrasi dalam Reformasi Birokrasi harus segera dilaksanakan.

Karena kalau berbicara NTB, masih banyak pekerjaan rumah kita yang harus diselesaikan bersama. Tidak hanya oleh pemerintah daerah, akan tetapi oleh masyarakat, swasta, media dan perguruan tinggi sebagai bagian dari actor pembangunan. Namun tetap pemerintah daerah menjadi yang didepan. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki sumberdaya. Baik Sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial.

Untuk itu, kita sebagai warga yang baik akan menunggu gebrakan awal dari Gubernur Miq Ikbal. Dikarenakan harapan dan mandat masyarkat sudah diberikan kepadanya. Jangan sampai mandat tersebut tidak sesuai dengan harapan yang cukup besar itu. (*)