NTB, TL Pada suatu hari, di minggu ke empat bulan juli 2026 yang lalu. Penulis membaca sebuah berita di media online dengan judul yang cukup menggugah “Bank NTB Syariah Salurkan Bantuan Ayam Petelur ke Warga Lombok Timur”. Adapun acara itu dibuat cukup meriah dengan memasang terop dan umbul umbul yang cukup banyak.
Ayam petelur yang diberikan hanya untuk 20 orang penerima manfaat. Namun dalam acara tersebut yang hadir lebih dari 100 orang. Konon katanya yang hadir adalah pejabat-pejabat penting baik dari pemerintahan maupun dari pihak swasta seperti jajaran Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dan Pemkab Lombok Timur, pimpinan OJK Pusat dan NTB, kepala dinas terkait, serta mitra lembaga keuangan nasional maupun internasional seperti Astra Financial, PT SMF, WWB, dan ILO.
Mudah-mudahan bantuan yang diberikan untuk 20 penerima manfaat lebih besar dari biaya acara seremonial yang dilakukan. Dan konon katanya acara ini merupakan dukungan bagi program unggulan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu program Desa Berdaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam setiap periode pemerintahan, selalu ada program unggulan yang diharapkan menjadi lokomotif perubahan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satu program yang paling sering digaungkan adalah Desa Berdaya. Program ini diposisikan sebagai strategi utama mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Gubernur NTB menyampaikan optimisme bahwa angka kemiskinan ekstrem di NTB akan mencapai 0 persen pada tahun 2029.
Target tersebut tentu layak diapresiasi. Sebab, kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan statistik, melainkan wajah nyata dari ketidakmampuan sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Ketika sebuah daerah berani menetapkan target ambisius, publik tentu berharap ada peta jalan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, setelah program ini berjalan beberapa waktu, muncul pertanyaan yang mulai mengemuka di ruang publik: sudah sejauh mana Desa Berdaya benar-benar berjalan di desa?
Pertanyaan ini penting, karena keberhasilan sebuah program tidak diukur dari seberapa sering ia disebut dalam pidato di dalam mimbar-mimbar, melainkan dari perubahan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
Di banyak desa, gaung Desa Berdaya memang terdengar. Sosialisasi dilakukan, istilahnya semakin dikenal, dan menjadi bagian dari narasi pembangunan daerah. Namun, ketika berbicara mengenai implementasi, masih banyak pihak yang mempertanyakan bentuk nyata program tersebut. Termasuk dari penulis sendiri. Desa-desa masih bergulat dengan persoalan klasik seperti keterbatasan lapangan kerja, produktivitas usaha masyarakat yang rendah, akses pembiayaan yang terbatas, hingga kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Walaupun ketika kta gali lebih dalam, desa-desa tersebut memiliki potensi yang cukup luar biasa.
Tidak sedikit pemerintah desa yang bahkan masih mencari jawaban mengenai bagaimana konsep Desa Berdaya diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang konkret. Apakah berbentuk penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan masyarakat, pendampingan kelompok usaha, atau integrasi seluruh potensi ekonomi desa? Kejelasan arah implementasi menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Bahkan penulis berani mengatakan bahwa pemerintah propinsi sampai saat ini belum pernah mempertemukan Pendamping desa berdaya yang direkrut pemerintah propinsi dengan pendamping desa yang direkrut oleh kementrian. Kenapa hal ini sangat penting yaitu untuk menyamakan persepsi pembangunan di tingkat desa dampingan.
Padahal, desa merupakan titik awal pembangunan. Hampir seluruh persoalan besar daerah bermula dan berakhir di desa. Kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan, hingga migrasi tenaga kerja memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi desa. Karena itu, apabila Desa Berdaya ingin menjadi program unggulan yang benar-benar berdampak, maka keberhasilannya harus dapat diukur dari meningkatnya pendapatan masyarakat desa, bertambahnya usaha produktif, terbukanya lapangan kerja, dan menurunnya jumlah keluarga miskin.
Yang menjadi kekhawatiran adalah apabila Desa Berdaya lebih banyak menjadi slogan daripada gerakan pembangunan. Program yang terlalu sering dikampanyekan tanpa implementasi yang merata berisiko menimbulkan kejenuhan publik. Masyarakat akan mulai mempertanyakan komitmen pemerintah apabila manfaat yang dijanjikan belum juga mereka rasakan.
Lebih jauh lagi, program unggulan daerah semestinya memiliki indikator keberhasilan yang mudah dipahami masyarakat. Berapa desa yang sudah benar-benar menjadi Desa Berdaya? Berapa keluarga miskin ekstrem yang berhasil keluar dari kategori tersebut melalui program ini? Berapa usaha baru yang lahir? Berapa tenaga kerja yang berhasil diserap? Dan bagaimana mekanisme evaluasinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan program, melainkan justru untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah yang digunakan benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur.
Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, pendampingan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang terbuka. Desa Berdaya tidak bisa dibebankan hanya kepada satu organisasi perangkat daerah. Ia memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, hingga organisasi masyarakat sipil.
Pendekatan pembangunan desa juga tidak bisa bersifat seragam. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Desa dengan potensi pertanian memerlukan strategi yang berbeda dengan desa wisata, desa pesisir, atau desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif. Karena itu, konsep pemberdayaan harus dibangun berdasarkan potensi lokal, bukan melalui pendekatan yang sama untuk semua desa.
Visi besar NTB Makmur Mendunia sesungguhnya menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan. Kata makmur mengandung makna meningkatnya kualitas hidup masyarakat, sedangkan mendunia mencerminkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Akan tetapi, visi sebesar itu hanya akan menjadi slogan apabila program-program unggulannya belum mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sulit membayangkan NTB menjadi daerah yang makmur apabila desa-desa sebagai tulang punggung pembangunan belum sepenuhnya berdaya. Begitu pula sulit berbicara tentang daya saing global apabila persoalan kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara sistematis.
Karena itu, target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2029 seharusnya dipandang sebagai komitmen bersama yang harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Target tersebut memerlukan basis data yang akurat, intervensi yang tepat sasaran, pendampingan yang berkesinambungan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan. Publik perlu mengetahui perkembangan capaian program secara berkala, sehingga keberhasilan maupun kendala dapat dievaluasi secara objektif.
Program Desa Berdaya masih memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan NTB. Namun, peluang itu hanya dapat diwujudkan apabila implementasinya bergerak lebih cepat daripada narasinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa desa tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi subjek utama yang merancang, menjalankan, dan merasakan manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya program unggulan yang diluncurkan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Desa Berdaya akan benar-benar layak disebut sebagai program unggulan apabila mampu menghadirkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan secara nyata menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Harapan masyarakat sesungguhnya sederhana. Mereka ingin melihat Desa Berdaya tidak hanya “berjalan-jalan” dalam pidato, baliho, atau forum-forum resmi, tetapi benar-benar berjalan hingga ke desa-desa, menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan, dan menghasilkan perubahan yang nyata. Sebab hanya dengan cara itulah visi NTB Makmur Mendunia dapat berdiri di atas fondasi yang kokoh: desa-desa yang benar-benar berdaya, masyarakat yang semakin sejahtera, dan pembangunan yang dirasakan oleh semua, bukan hanya diceritakan di atas podium. (*)
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)
