Kejari Lombok Tengah Lakukan Program Jaksa Peduli Gizi di SDN 4 Praya dan SMPN 2 Praya

Lombok Tengah, TL – Pada hari Rabu, 5 November 2025 Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., meresmikan Inovasi Program JAGA GIZI (Jaksa Peduli Gizi Anak Nasional) dengan mengunjungi SDN 4 Praya dan SMPN 2 Praya untuk mengawasi dan mendampingi pelaksanaan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Tengah dalam program JAGA GIZI ”JAKSA PEDULI GIZI ANAK NASIONAL”. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, demi mendukung terpenuhinya kebutuhan gizi anak sebagai investasi sumber daya manusia unggul di masa depan sebagai suatu program unggulan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka Rencana Aksi Nasional (RAN).

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Putri Ayu Wulandari menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melalui JAGA GIZI “Jaksa Peduli Gizi Anak Nasional” telah memberikan pendampingan hukum pada program Makan Bergizi Gratis pada SDN 4 Praya yang berjumlah 629 Anak dan SMPN 2 Praya yang berjumlah 796 Anak , Kegiatan ini bekerjasama dengan SPPG Lombok Tengah Praya Renteng dan SPPG Lombok Tengah Praya Praya serta Mitra yang menaungi SPPG tersebut guna menjamin kelancaran dan keberlanjutan program makan bergizi dengan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan

Kepala Sekolah SDN 4 Praya Ibu HJ. Suyatni, S.Pd.dan Kepala Sekolah SMPN 2 Praya Bapak H. A. Rahman, S.Pd.MM., menyambut dengan antusias kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah beserta jajaran dan menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum yang sangat berarti bagi kelancaran program Makan Bergizi Gratis di sekolahnya. Kepala Sekolah SDN 4 Praya dan Kepala Sekolah SMPN 2 Praya menambahkan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan sekolah menjadi langkah strategis untuk menyukseskan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan siswa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara institusi penegak hukum dan sektor pendidikan dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan mencetak generasi muda yang sehat, profesional, dan berintegritas. (sd)