Lombok Tengah, Teraslombok.net – Penangan Perkara Dugaan Korupsi yang di lakukan Kejaksaan Negeri (kejari) Loteng dipertanyakan oleh GMPRI NTB yang juga penggiat anti korupsi.
Lalu Eko selaku Pembina GMPRI NTB merasa apa yang disampaikan pihak penyidik Kejari Loteng terkait penanganan perkara PPJ, melalui kepala seksi Intel I Made juri Imanu di media bahwa penyidik sedang berkoordinasi dengan ahli pidana, sangat membingungkan. Pasalnya, perkara ini sudah masuk tahap penyidikan, yang artinya pihak Kejari sudah menemukan ada unsur tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, bahkan dalam serangkaian penyelidikan sampai penyidikan pihak kejari telah memanggil bebarapa oknum pejabat pemda,pihak PLN dan saksi-saksi untuk di mintai keterangannya.
Koordinasi dengan Ahli pidana seharusnya di lakukan di awal atau pada tahap penyelidikan, bukan di tahap penyidikan. Sebab koordinasi itu hanya merupakan pendapat ahli saja,lalu bagaimana jika pendapat ahli tidak penguatkan atau bertolak belakang dengan hasil penyidikan kejaksaan apa mau di hentikan kasus ini ??., tanyanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jaksa harus yakin dengan bukti permulaan yang di miliki”, ujar pria yag di panggil bajang Eko tersebut.
Lebuh lanjut dijelaskan bahwa, Sejatinya jika sudah masuk tahap penyidikan, keterangan ahli pidana harus di tuangkan dalam BAP untuk kelengkapan berkas perkara, bukan lagi sebatas koordinasi, itupun jika di butuhkan oleh majelis hakim.
Terkig hal diatas, pembina GMPRI meminta kejaksaan mendalami berapa Nilai uang PTL (penjualan tenaga listrik) untuk menentukan verifikasi kebenaran atas PBJT-TL /PPJ yang di Tarek oleh PLN sebelum disetor ke Kas Daerah pemkab Loteng sebagai sumber utama permasalahan PBJT-TL / PPJ ini.
Sementara ketua GMPRI NTB Rindawanto Evendi mengingatkan kejaksaan negeri loteng bahwa perkara dugaan korupsi ini sudah menjadi atensi Publik, kami meminta keseriusan penyidik kejari Loteng dalam penanganan perkara ini.
“Pajak adalah kewajiban seluruh rakyat indonesia dan di manfaatkan untuk kesejahteraan Rakyat bukan untuk jadi lahan memperkaya diri para oknum dan oligarki”, tutupnya. (id)
