Lombok Tengah, Teraslombok.net – Aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Penjaga Anggaran Negara (SOPAN) NTB minta Inspektorat melakukan audit khusus terhadap pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang ada di Lombok Tengah (Loteng), NTB. Pasalnya, banyak diantara PKBM dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajarnya disenyalir fiktif.
“Saya menduga PKBM memanipulasi data peserta didik dan tenaga pendidik bahkan Guru,” kata Ketua SOPAN NTB, Muhammad Sahirudin, Senin 14 Oktober 2024, di Praya.
Sahirudin yang kerap disapa Daing bahkan menemukan ada pengelola di salah satu PKBM hanya lulusan sekolah dasar (SD). Anehnya, bersangkutan menerbitkan ijazah paket B setara SMP dan paket C setara SMA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oknum pengelola PKBM yang hanya lulusan SD itu menduduki kepala sekolah dan menandatangani ijazah paket B dan C,” tutur Daing.
Tidak hanya itu lanjut Daing, mengenai Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) PKBM yang penggunaan tidak pada semestinya dan lebih pada unsur transaksional ijazah tanpa proses belajar mengajar dan harus dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Lombok Tengah.
“Contoh kami menemukan jumlah guru hanya tujuh orang, kemudian tenaga pendidik dua orang. Sedangkan peserta didiknya sebanyak 600 orang. Sangat janggal, ruang kelas dimiliki PKBM tersebut ada 4 ruang. Bagaimana membagi proses kegiatan belajarnya dengan jumlah tenaga pendidik sembilan orang dengan siswanya 600 orang. Apakah efektif dan bisa masuk akal?,” tegas Sahirudin.
Selain itu, ada PKBM masih menggunakan kurikulum 2013 bukan kurikulum Merdeka. Padahal kurikulum itu acuan perintah dari pemerintahan pusat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya.
“Justru ada oknum pengelola PKBM setelah ribut begini malah merubahnya, awalnya kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka,” sebut Daing.
Lebih miris lagi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loteng diduga mempermudah pemberian izin terhadap PKBM baru tanpa memverifikasi lapangan. Apakah benar ada sarana dan prasarana lembaga bersangkutan.
“Syarat yang diajukan ke dinas itu belum memenuhi syarat, artinya hanya modal perangkat laptop saja sudah mengajukan izin ke Dinas. Fatalnya Dinas malah mengeluarkan izin, ada apa dengan Dinas,” ketusnya.
Oleh karena itu, sebagai pemerhati lembaga kesetaraan meminta kepada Inspektorat supaya melakukan audit khusus ke PKBM. Begitu juga harapan kepada aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan supaya turun mendalami.
“Kalau butuh data, kami siap suplai dimana dari dapodik PKBM yang sudah melakukan sinkronisasi data tahun 2024 baru 76 PKBM sementara jumlah PKBM di Lombok Tengah sekitar 112 PKBM,” tutupnya. (id)
