Bupati Loteng Hadiri Rakor dan Evaluasi Penetapan dan penegasan Batas Wilayah Lobar – Loteng
Lombok Tengah, Teraslombok.net – Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.Lalu Fathul Bahri S.IP menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan dan klarifikasi peta batas wilayah, bertempat di Lesehan Pisang Desa Bonjeruk, yang merupakan salah satu Desa Wisata di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah NTB pada Kamis (16/01/2025).
Batas daerah yang dibahas secara virtual itu adalah tapal batas antara
Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat yang terletak di Desa Nambung wilayah Barat Selatan Kabupaten Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui sengketa tapal batas antara Kabupaten Lombok Barat sampai saat ini belum menemukan titik temu kesepakatan, sehingga diperlukan klarifikasi antara kedua pihak atas aset daerah tersebut.
PJ Bupati Lombok Barat H. Ilham, SP.d., M.Pd menyampaikan klarifikasinya terkait tapal batas penyelesaian sengketa yang terjadi di Nambung, belum menemukan titik terang,
“Sampai saat ini penyelesaian sengketa tapal batas dengan Kabupaten lombok Tengah belum menemukan titik terang, meski pun sudah dilakukan penyelesaian hingga tingkat Pusat dari Kemendagri,” ujar PJ Bupati Lombok Barat.
Dengan Demikian lanjut H. Ilham, SP.d., M.Pd, dia berharap dengan adanya silaturahmi hari ini akan ada kejelasan solosi terkait tapal batas tersebut.
“Semoga saja dengan kehadiran kami semua disini akan membuahkan suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu akan kami sampaikan ke Ketua DPRD lobar, dan kami yakin beliau (Ketua DPRD) pasti setuju ” tambahnya.
Menanggapi apa yang disampaikan PJ Bupati Lobar, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri S.IP, M.AP dengan Tegas meminta kepada pihak PJ Bupati Lobar, agar bersikap adil dalam hal pembagian ini,
“Saya Harap agar pembagian secara adil, sama – sama 50 ( Lima Puluh) Persen,” Jelas Bupati Loteng tegas tapi sangat bersahabat.
Rakor diikuti Sekda Lombok Tengah H L Firman Wijaya ST MT , Dirut PDAM loteng Bambang Supraptomo ,Sekda Lombok Barat dan beberapa pejabat kedua kabupaten (*)
