Lombok Tengah, TL – Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP.,M.AP menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD mengenai empat Ranperda strategis dalam sidang paripurna, Senin (23/02/2026). Keempat regulasi tersebut meliputi jaminan sosial ketenagakerjaan, penyertaan modal BUMD, perizinan berusaha, serta insentif investasi. Pemerintah daerah berkomitmen menyinkronkan masukan dewan agar regulasi ini lebih implementatif dan berorientasi pada kemanfaatan publik.
Mengenai jaminan sosial, Bupati menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menghapus bantuan sosial masyarakat selama pendapatan mereka masih di bawah UMK. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan tim kepatuhan lintas instansi untuk memastikan perlindungan pekerja sektor formal maupun informal. Tujuannya adalah menciptakan jaring pengaman sosial yang lebih terstruktur guna mengurangi kemiskinan struktural di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait sektor ekonomi, pemerintah melaporkan total penyertaan modal BUMD saat ini mencapai Rp160 miliar dengan kontribusi dividen rata-rata Rp12,9 miliar per tahun. Bupati memastikan seluruh BUMD dalam kondisi sehat dan pengawasan akan terus diperketat melalui evaluasi kinerja yang transparan. Selain itu, penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi perizinan menjadi prioritas untuk menutup ruang praktik maladministrasi.
Sebagai penutup, pemberian insentif fiskal dan kemudahan investasi akan diarahkan secara selektif bagi pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja lokal dan patuh pada tata ruang. Strategi ini merupakan bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH).
