Lombok Tengah, TL – Peringatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada kepala desa terpilih agar tidak melakukan pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang harus dilihat secara objektif dan menyeluruh.
“Saya mempertanyakan, mengapa Sekretaris Daerah begitu cepat memberikan peringatan kepada kepala desa terpilih, tetapi tidak memberikan perhatian yang sama terhadap dugaan ketidaknetralan perangkat desa selama momentum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)? Jangan sampai pemerintah daerah hanya hadir untuk melindungi jabatan perangkat desa setelah Pilkades, tetapi tidak hadir untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa selama proses demokrasi berlangsung,” ungkap . Apriadi Abdi Negara, S.H.
Direktur Masmirah Lombok Law Firm
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Advokat dan Konsultan Hukum
1. PERANGKAT DESA YANG TIDAK NETRAL HARUS DITINDAK
Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang wajib menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, dan menaati peraturan perundang-undangan.
Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 mengatur sejumlah larangan bagi perangkat desa, termasuk larangan menjadi pengurus partai politik serta terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada.
Khusus dugaan keberpihakan dalam Pilkades, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan khusus Pilkades dan peraturan daerah yang berlaku.
Apabila ditemukan perangkat desa yang secara terang-terangan bertindak sebagai tim sukses, mengarahkan dukungan, menggunakan fasilitas pemerintahan, atau menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan salah satu calon, maka dugaan tersebut harus diperiksa dan ditindaklanjuti.
Pasal 52 UU Desa juga mengatur sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melanggar larangan, mulai dari teguran hingga pemberhentian melalui tahapan yang ditentukan.
2. EVALUASI PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT MELEBIHI USIA 42 TAHUN
Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2024, persyaratan usia calon perangkat desa adalah paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun.
Karena itu, kepala desa terpilih perlu melakukan audit administrasi terhadap seluruh perangkat desa, khususnya mereka yang ketika pertama kali diangkat diduga telah melampaui batas usia maksimal tersebut.
Pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan tanggal lahir, tanggal pengangkatan, surat keputusan pengangkatan, serta ketentuan hukum yang berlaku pada saat pengangkatan.
Apabila terbukti pengangkatan tidak memenuhi persyaratan hukum, harus dilakukan tindakan korektif sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
3. KEPALA DESA MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MELAKUKAN PEMBERHENTIAN
Pemberhentian perangkat desa bukan tindakan yang dilarang secara mutlak.
Pasal 52 UU Desa memberikan dasar pengenaan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melanggar larangan.
Ketentuan pemberhentian juga harus memperhatikan PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 72 dan Pasal 73, sepanjang berlaku terhadap tindakan administratif yang dilakukan.
Dengan demikian, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan atau melakukan pelanggaran yang menjadi alasan pemberhentian, kepala desa dapat memproses pemberhentian sesuai prosedur hukum.
Kami mendorong kepala desa terpilih agar tidak takut melakukan penertiban. Namun, setiap keputusan harus berdasarkan bukti, pemeriksaan, rekomendasi dan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
4. YURISPRUDENSI PTUN: KETIDAKNETRALAN HARUS DIBUKTIKAN, PEMBERHENTIAN HARUS MELALUI PROSEDUR HUKUM
Dalam perkara Nomor 75/G/2022/PTUN.KDI, lima perangkat Desa Ulungkura, Kabupaten Bombana, menggugat pemberhentian yang antara lain didasarkan pada dugaan ketidaknetralan dalam Pilkades.
Namun, gugatan perangkat desa tersebut dikabulkan karena tuduhan tidak berhasil dibuktikan dan prosedur pemberhentian tidak dijalankan secara memadai.
Putusan ini menjadi pelajaran bahwa kepala desa tidak cukup hanya menyatakan perangkat desa tidak netral. Harus ada alat bukti dan proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G/2025/PTUN.JPR membahas persoalan ketidaknetralan kepala kampung dalam Pilkada. Dalam perkara tersebut, pengadilan menyatakan pemberhentian terhadap dua kepala kampung tidak sah karena tidak didahului mekanisme penanganan dugaan pelanggaran melalui Bawaslu dan tahapan sanksi administratif yang semestinya.
Perkara tersebut memang bukan perkara pemberhentian perangkat desa dalam Pilkades, tetapi memberikan pelajaran penting mengenai pembuktian dan prosedur pemberhentian.
Bagi saya, kedua perkara tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan perangkat desa yang melanggar aturan tetap menduduki jabatannya. Justru kepala desa terpilih harus menyiapkan pemeriksaan, bukti, dan dasar hukum yang kuat agar keputusan pemberhentian tidak mudah dibatalkan PTUN.
5. SEKDA LOMBOK TENGAH HARUS MELAKUKAN EVALUASI SECARA MENYELURUH
Saya meminta Sekda Lombok Tengah tidak hanya memberikan peringatan kepada kepala desa terpilih, tetapi juga memerintahkan evaluasi dan pengawasan terhadap perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Evaluasi tersebut setidaknya meliputi:
1. Legalitas pengangkatan perangkat desa.
2. Pemenuhan persyaratan usia maksimal 42 tahun pada saat pengangkatan.
3. Kinerja dan kedisiplinan perangkat desa.
4. Dugaan keberpihakan dan keterlibatan politik praktis selama Pilkades.
5. Dugaan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas pemerintahan desa.
Apabila ditemukan pelanggaran yang terbukti dan memenuhi alasan pemberhentian, pemerintah daerah harus mendukung proses penertiban sesuai ketentuan hukum.
6. PENEGASAN: JANGAN ADA PERLINDUNGAN JABATAN TERHADAP PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR HUKUM
Saya tidak mendorong pemberhentian perangkat desa berdasarkan dendam politik, perbedaan pilihan, atau kepentingan pribadi.
Namun, saya juga tidak setuju apabila larangan pemberhentian dijadikan alasan untuk menutup ruang evaluasi terhadap perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melanggar larangan jabatan.
Kepala desa terpilih harus diberikan ruang untuk melakukan pembenahan pemerintahan desa berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, integritas, dan kepastian hukum.
JABATAN PERANGKAT DESA BUKAN HAK UNTUK DIPERTAHANKAN TANPA MEMENUHI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN HUKUM.
Sekda Lombok Tengah jangan hanya memberikan peringatan. Lakukan juga pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi secara menyeluruh.
Jangan sampai aturan hanya ditegakkan ketika melindungi jabatan, tetapi diabaikan ketika menuntut kewajiban dan tanggung jawab.
Apriadi Abdi Negara, S.H.
Direktur Masmirah Lombok Law Firm
Advokat dan Konsultan Hukum
