Lombok Tengah, TL – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan FITRA NTB, atas dukungan International Budget Partnership (IBP) melalui program SPARK 2, akan menyelenggarakan Pelatihan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP): Workshop Asesmen Risiko Pengadaan (Bedah Dokumen Kontrak dan Kunjungan Lapangan) yang berlangsung selama dua hari yakni selasa-rabu (3-4/11/2026)
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota HWDI dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) Kabupaten Lombok Tengah dalam mengawasi pengadaan sektor kesehatan reproduksi secara partisipatif dan inklusif.
Sebagai studi kasus konkret, kegiatan ini mengangkat paket pengadaan Pembangunan Puskesmas Pengadang di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan puskesmas ini dinilai berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, sehingga aspek aksesibilitas bagi perempuan penyandang disabilitas perlu dipastikan sejak tahap pemilihan penyedia hingga pelaksanaan pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulkarnaen dari Bagian PBJ Kabupaten Lombok Tengah, selaku narasumber pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, proses pengadaan atau tender khususnya Puskesmas Pengadang dilakuan berdasarkan aturan serta dilakukan secara online dan terbuka untuk umum.
Adapun terkait dengan apakah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan telah sesuai atau memenuhi standar aspek aksesibilitas bagi perempuan penyandang disabilitas, hal tersebut adalah wewenang dari dinas instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Sementara PBJ melakukan proses tender sesuai dengan draf paket yang dikirim oleh PPK dinas.
“Yang dilakukan proses tender oleh PBJ sesuai dengan draf paket dari PPK yang dikirim”, terangnya.
Dari pihak PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, pelaksanaan pembangunan Puskesmas Pengadang telah melalui proses pelaksanaan dan berjalan dengan lancar.
Proses pembangunan sendiri dimulai dengan dilakukan perencanaan pembangunan dengan menunjuk konsultas perencanaan. Setelah gambar sekesai oleh konsultas perencana, gambar tersebut selanjutnya diasistensi ke Dinas PUPR dan disesuaikan dengan perencanaan Permenkes.
Setelah gambar perencanaan ACC, selanjutnya disosialisasikan ke pihak Puskesmas. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi seperti apa dan bagaimana pembangunan yang diinginkan.
Selanjutnya proses dilanjutkan dengan proses tender melalui PBJ Kabupaten Lombok Tengah. Baru kedian setrlah penetapan pemenang tender, prises pembangunan dimulai.
Adapun terkait dengan paket atau pembangunan sendiri, dilaksanakan seduai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Termasuk layanan bagi penyandang dusabilitas disesuaikan dengan kondisi dan situasu Puskesmas sendiri.
Sementara Ketua HWDI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata mendorong tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, responsif gender, dan inklusif.
Rangkaian kegiatan workshop sendiri dilakukan selama dua hari. Untuk hari pertama, Selasa (3/11/2026) workshop yang dilaksanakan diaula Bapperida Lombok Tengah, dan untuk hari kedua rabu (4/11/2026) akan dilakukan kunjungan lapangan ke puskesmas Pengadang, guna melihat langsung pembangunan yang telah dilakukan, serta sejauh mana pembangunan yang dilakukan telah memperhatikan akses untuk disabilitas.
Kegiatan sendiri diikuti oleh 23 peserta dari netbagai lembaga yang ada. Diantaranya dari HWDI Lombok Tengah, Pertuni, Gerkatin, PPDI, Yayasan Tulus Angen, Endris Foundation, TKPKD, media, dan Juru Bahasa Isyarat.
“Melalui workshop dan kunjungan lapangan ini, peserta diharapkan mampu memahami proses tender, mengakses informasi pengadaan pemerintah, mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan, serta menyusun rekomendasi berbasis bukti agar layanan publik adil, setara, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” harapnya. (said)
