Lombok Tengah, TL – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah pada 2026 mengalami penurunan menjadi 10,34 persen atau sekitar 106,82 ribu orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 10,68 persen.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kota Mataram dan Kota Bima.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, menyampaikan bahwa perkembangan angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat hasil pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” kata Taufikurrahman Pua Note.
Selain penurunan persentase penduduk miskin, perbaikan juga terlihat pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.
Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.
“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,15 menjadi 1,05 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,31 menjadi 0,18 menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” terang Taufikurrahman Pua Note.
Meski demikian, tantangan pengentasan kemiskinan masih perlu menjadi perhatian bersama. Garis Kemiskinan Lombok Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp618.843 per kapita per bulan, meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp568.910. Komoditas makanan masih memberikan kontribusi dominan, yakni sekitar 75,85 persen terhadap garis kemiskinan.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara lebih merata.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ke depan, capaian penurunan angka kemiskinan diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara berkelanjutan.
“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Taufikurrahman Pua Note. (luna)
