Lombok Tengah, TL – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,531 triliun dan belanja Rp2,530 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menjadi taruhan bagi pemerintah daerah untuk menjawab persoalan pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pembangunan.
Rancangan APBD tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, Rabu (14/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Lombok Tengah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam nota keuangan, kata Pathul, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.531.215.618.000, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.530.920.264.039.
Pihaknya mengusung tema pembangunan 2027, yakni Penguatan Transformasi Masmirah, dengan lima prioritas, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi daerah, pemerataan infrastruktur, serta penguatan modal sosial dan budaya.
Namun, Pathul mengakui sejumlah pekerjaan rumah masih menanti. Mulai dari pengangguran terbuka, ketimpangan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan produktivitas pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Belanja daerah 2027 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung program prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata menjadi bagian dari sektor yang diharapkan memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah,” kata Pathul.
Di sisi lain, pemerintah juga merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp30,88 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp31,18 miliar. Pengeluaran tersebut di antaranya untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Tengah Lalu Ramdan mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada capaian administratif dan kegiatan seremonial.
Dalam pengantar rapat paripurna, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Ramdan juga menyoroti penyelenggaraan MotoGP Mandalika agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama bagi UMKM, tenaga kerja, sektor transportasi, kuliner, dan pariwisata lokal.
Dengan berbagai target tersebut, pembahasan APBD 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar terserap dalam program pemerintah (luna).
