Terkait Keracunan MBG di Batukliang, Samsul Rizal, SH : Harus Ada Pertanggungjawaban Hukum dan Ganti Rugi 

Lombok Tengah, TL – Peristiwa dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, pada Jumat 11 September 2026, merupakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti pada permintaan maaf, evaluasi internal, atau sekadar pemberian sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun hal tersebut harus dipertabggungjawabkan, termasuk juga pihak dapur membetikan ganti rugi. Hal tersrbut ditegaskan oleh Ketua Umum PUSAKE NTB, Samsul Rizal, SH., MH.

Ditetangkan bahwa, berdasarkan informasi yang telah diperoleh, sedikitnya 352 siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti muntah, pusing, sakit perut dan mual setelah mengonsumsi makanan MBG, sehingga harus mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Bagi PUSAKE NTB, ketika program yang seharusnya memberikan manfaat gizi kepada anak-anak justru diduga menimbulkan gangguan kesehatan secara massal, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya “apa penyebabnya?”, tetapi juga  “siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana hak para korban dipulihkan?”

Terhadap petmasalahan yersebut, Kami meminta pihak SPPG dan seluruh pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas penyediaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan pendistribusian makanan MBG untuk tidak saling melempar tanggung jawab.

Keamanan pangan merupakan kewajiban yang melekat sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan sampai kepada konsumen. Prinsip tersebut ditegaskan dalam rezim keamanan pangan nasional, termasuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, yang saat ini telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 1 Tahun 2026.

Karena itu, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa makanan yang disediakan menjadi penyebab gangguan kesehatan para siswa, maka pihak yang bertanggung jawab tidak cukup hanya mengatakan bahwa kejadian tersebut sedang dievaluasi.

“Harus ada pemulihan terhadap seluruh kerugian korban,” terang Smsul Rizal.

Selanjutnya PUSAKE NTB meminta agar seluruh siswa yang terdampak dan keluarganya mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang nyata, sekurang-kurangnya meliputi:

Pertama, seluruh biaya pemeriksaan dan perawatan kesehatan korban harus ditanggung oleh pihak yang secara hukum bertanggung jawab.Termasuk biaya pemeriksaan dokter, obat-obatan, rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, serta biaya medis lain yang secara wajar timbul akibat kejadian tersebut.

Kedua, kerugian ekonomi orang tua korban harus diperhitungkan. Tidak sedikit orang tua yang harus meninggalkan pekerjaan, mengeluarkan biaya transportasi, mendampingi anak di fasilitas kesehatan, bahkan kehilangan pendapatan akibat kejadian tersebut.

Ketiga, harus ada kompensasi atau santunan yang layak kepada korban. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan dasar bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengonsumsi barang atau jasa. Bentuk ganti rugi dapat mencakup perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Keempat, apabila terdapat korban yang mengalami dampak kesehatan berkepanjangan, maka tanggung jawab tidak boleh berhenti setelah korban diperbolehkan pulang dari puskesmas. Pemantauan kesehatan lanjutan harus dilakukan apabila secara medis memang diperlukan.

Kelima, seluruh hasil pemeriksaan dan investigasi harus dibuka secara transparan kepada publik. Termasuk hasil pemeriksaan sampel makanan, hasil pemeriksaan laboratorium apabila ada, standar pengolahan makanan, rantai distribusi, kondisi dapur, bahan baku, masa penyimpanan, serta siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan.

Sementara PUSAKE NTB mengapresiasi apabila terhadap SPPG dilakukan penghentian sementara atau suspend sebagai langkah pencegahan dan evaluasi.

Namun kami menegaskan: Suspend bukan akhir dari persoalan. Sebab pemberitaan menyebut SPPG yang terkait dengan kejadian tersebut terancam mendapatkan sanksi suspend dan masih dilakukan investigasi untuk mencari penyebab kejadian.

Jika hasil penyelidikan menemukan adanya kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, pelanggaran prosedur, atau bahkan kesengajaan yang mengakibatkan orang lain mengalami gangguan kesehatan, maka proses hukum harus berjalan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan antara lain mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan pangan dan larangan mengedarkan pangan tercemar. Undang-undang tersebut juga memuat sanksi administratif maupun ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu yang memenuhi unsur pidana.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, aparat penegak hukum harus menilai apakah terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan yang menyebabkan makanan yang membahayakan kesehatan diedarkan atau didistribusikan. Dengan demikian, jangan sampai kasus ini selesai hanya karena korban sudah pulang ke rumah.

“PUSAKE NTB meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap peristiea yang terjadi. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum, maka harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, ” pungkas Samsul Rizal (said)