Batukliang, TL – Pusat Studi dan Advokasi untuk Keadilan (PUSAKE NTB) menyampaikan keprihatinan dan sikap tegas atas peristiwa dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa-siswi SDN Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, pada Jumat, 11 September 2026, yang diduga terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan melalui salah satu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut diungkapkan oleh ketua jmum PUSAKE NTB, Samsul Rizal, SH.,MH.
Menurut Rizal sapraan akrapnya, Bagi PUSAKE NTB, peristiwa ini bukan sekadar persoalan makanan yang bermasalah. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, hak atas kesehatan, tanggung jawab penyelenggara program negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Terhadap permasalahan tersebut, PUSAKE NTB akan membentuk Tim Investigasi Independen untuk melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk menelusuri kronologi kejadian, proses pengolahan dan distribusi makanan, standar kebersihan dan keamanan pangan, pihak-pihak yang terlibat, serta faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya keracunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Investigasi ini dilakukan untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif atau sekadar permintaan maaf. Harus ada kejelasan mengenai apa yang terjadi, mengapa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pertanggungjawaban tersebut diberikan.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan kalau siapapun pihak yang terbukti bertanggung jawab, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Anak-anak sekolah bukan objek percobaan. Program pemenuhan gizi tidak boleh justru berubah menjadi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan penerimanya,” tegasnya.
Karena itu, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dalam pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, pemeriksaan kualitas, distribusi, maupun pengawasan, maka tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik nama besar program MBG ataupun berlindung di balik struktur kelembagaan.
Tanggung jawab harus mengikuti kewenangan dan tindakan masing-masing pihak.
Selain pertanggungjawaban hukum, PUSAKE NTB menuntut adanya pertanggungjawaban sosial kepada para siswa dan orang tua yang terdampak.
Pihak yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyediaan makanan harus memastikan korban mendapatkan penanganan kesehatan yang layak, pendampingan, serta informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat.
Jangan sampai setelah anak-anak mendapatkan perawatan, persoalan kemudian dianggap selesai.
“Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar angka dalam laporan pelaksanaan program,” ungkapnya.
PUSAKE NTB juga meminta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, objektif dan tidak saling melindungi, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai penyebab kejadian dan langkah konkret agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
PUSAKE NTB tidak bermaksud menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai. Namun, kami juga tidak akan membiarkan dugaan peristiwa yang menyangkut keselamatan anak-anak berlalu tanpa pertanggungjawaban.
Hukum harus ditegakkan. Tanggung jawab sosial harus diberikan. Dan keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas kepentingan apapun. PUSAKE NTB akan mengawal persoalan ini sampai terang. (said)
