PRAYA, TL – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada persidangan Kamis, (3/9/2026), menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada terdakwa MTF, pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Al-Aziziyah Marong.
Putusan ini terkait kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa sebagai tenaga pendidik terhadap korban lebih dari satu kali.
Vonis tersebut hanya berselisih 1 tahun lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut hukuman 15 tahun penjara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Amar Putusan Hakim
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan oleh tenaga pendidik.
Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan:
1. Restitusi: Terdakwa wajib membayar ganti rugi kepada korban secara penuh sebesar *Rp111.440.000*. Jika tidak dibayar dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta kekayaan terdakwa akan disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 bulan.
2. Perampasan Barang Bukti: Mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas dan memusnahkan barang bukti, meliputi kunci kamar khalwat, sisa potongan bungkus kondom, pakaian dalam, serta cincin yang digunakan terdakwa.
Majelis Hakim tidak menjatuhkan denda Rp100 juta seperti tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan tidak adanya alat bukti yang menunjukkan kemampuan ekonomi terdakwa secara nyata.
Hal Memberatkan
Dalam pertimbangan, Hakim menyebut sejumlah hal memberatkan. Di antaranya, terdakwa menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan sebagai tenaga pendidik untuk memanipulasi korban secara psikologis di ruangan yang disebut “kamar khalwat”. Terdakwa juga dinilai mengeksploitasi kepolosan korban dengan dalih bimbingan khusus dan janji transfer “ilmu laduni”.
Sikap terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalan, tidak mengakui perbuatan secara jujur, dan menyudutkan korban di ruang sidang juga menjadi pertimbangan pemberat.
Hakim menegaskan perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat luas, berpotensi merusak moral generasi bangsa, dan menimbulkan trauma berat bagi korban.
Sebelumnya, Penuntut Umum dalam pledoinya menolak seluruh nota pembelaan penasihat hukum terdakwa karena dinilai spekulatif dan berpotensi merendahkan harkat martabat korban.
Putusan ini menjadi bentuk penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan diharapkan memberi efek jera serta rasa keadilan bagi korban. (said)
