Praya — Kamis, 13 Agustus 2026, DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, H. Uhibbusa Adi, S.T., dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah DR. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam penyampaian laporan Badan Anggaran, Juru Bicara Banggar Ahmad Syamsul Hadi menjelaskan bahwa Bupati Lombok Tengah telah menyampaikan dokumen dan penjelasan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 pada 14 Juli 2026. Selanjutnya, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan pembahasan sejak 22 Juli hingga 12 Agustus 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad Syamsul Hadi menyampaikan, pembahasan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting karena menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya penyusunan Rancangan APBD. Namun, pembahasan bersama TAPD baru menyelesaikan aspek kebijakan pendapatan daerah, sementara sejumlah substansi strategis seperti belanja, pembiayaan, prioritas pembangunan, plafon anggaran perangkat daerah serta program dan kegiatan masih membutuhkan pendalaman.
Karena itu, Badan Anggaran mengusulkan tambahan waktu pembahasan KUA dan PPAS APBD 2027 yang diparalelkan dengan pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026. Laporan hasil pembahasannya akan disampaikan bersamaan dengan laporan hasil pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Sementara itu, pada agenda kedua, Wakil Bupati Lombok Tengah DR. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai upaya memastikan penyesuaian kebijakan anggaran tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah. (said)
