JELANTIK, Lombok Tengah, TL – Sejumlah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jelantik dari Wilayah Pemilihan Dusun Mentokok dan Dusun Pedaleman resmi melayangkan Nota Keberatan kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Jelantik, Sabtu 28 Juni 2026.
Dalam surat keberatan yang ditandatangani Ahmad Fuaidi Akbar, S.E., M.H. selaku perwakilan, para calon menuding proses pemilihan berlangsung tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak partisipatif.
*6 Poin Keberatan Inti*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, ada 6 pokok keberatan utama yang diajukan. Pertama, para calon mengaku tidak pernah menerima informasi apapun dari panitia, baik tertulis maupun lisan, termasuk pengumuman pendaftaran di dua dusun tersebut.
Kedua, mereka juga tidak pernah diundang dalam forum musyawarah perwakilan pemilihan. Ketiga, panitia disebut tidak melibatkan calon dari Mentokok dan Pedaleman dalam pemaparan mekanisme dan tata cara pemilihan.
“Akibatnya, kami tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai calon dari Dusun Mentokok dan Dusun Pedaleman,” tulis surat tersebut.
Keberatan lain yang disorot yakni minimnya sosialisasi ke masyarakat, jadwal pemilihan yang ditetapkan sepihak dengan undangan H-0, serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dinilai tidak mutakhir dan tidak proporsional sesuai Perbup Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2017.
*Minta Jawaban 1×24 Jam*
Para pengaju keberatan mengajukan 5 tuntutan. Mulai dari jawaban tertulis maksimal 1×24 jam, diundang ke forum pemaparan resmi, klarifikasi dan solusi, pemaparan kriteria DPT dengan melibatkan kepala dusun, hingga permohonan maaf atas mismanajemen.
“Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terdapat respons, kami tidak menutup kemungkinan melaporkan ke DPMD Loteng, LSM, media pers, bahkan aksi damai bersama masyarakat,” tegas surat itu.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Jelantik belum didapatkan.
Pemilihan BPD sendiri mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (sd)
