Mataram, NTB — Pusat Studi dan Advokasi untuk Keadilan (PUSAKE NTB) menilai desakan sejumlah pihak agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan secara total merupakan langkah yang kurang bijak dan perlu dikaji secara lebih komprehensif.
Koordinator Divisi Advokasi PUSAKE NTB, Lalu Edi Kurniawan, mengatakan bahwa kritik terhadap pelaksanaan program MBG merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan publik. Namun, menurutnya, tuntutan untuk menghentikan program tersebut secara keseluruhan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang dampaknya lebih besar terhadap masyarakat.
“Kalau tuntutannya adalah melakukan perbaikan, penyempurnaan mekanisme, memperketat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, tentu kami sepakat. Tetapi kalau tuntutannya langsung menghentikan total program MBG, menurut kajian PUSAKE NTB itu bukan pilihan kebijakan yang bijak,” ujar Lalu Edi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, program MBG saat ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan banyak pihak. Penghentian secara tiba-tiba akan berdampak terhadap tenaga kerja yang saat ini menggantungkan penghasilan dari program tersebut.
“Harus dilihat secara luas. Ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang saat ini terserap dalam berbagai sektor pendukung program ini. Jika dihentikan secara mendadak, maka persoalan baru akan muncul, salah satunya meningkatnya angka pengangguran,” katanya.
Selain aspek tenaga kerja, PUSAKE NTB juga menyoroti keberadaan ribuan dapur penyedia MBG yang telah dibangun dan mulai beroperasi di berbagai daerah. Banyak di antaranya, kata Lalu Edi, dibangun menggunakan modal usaha, termasuk melalui pembiayaan perbankan.
“Banyak dapur yang sudah berinvestasi, membangun fasilitas, merekrut pekerja, bahkan ada yang menggunakan pinjaman bank. Ketika program ini dihentikan secara tiba-tiba, maka mereka bukan hanya kehilangan aktivitas usaha, tetapi juga berpotensi menghadapi persoalan finansial,” jelasnya.
Lebih jauh, PUSAKE NTB melihat bahwa keberadaan program MBG juga memiliki keterkaitan dengan rantai ekonomi masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan pelaku usaha mikro.
“Petani, peternak, dan pelaku UMKM yang selama ini mulai mendapatkan peluang pasar dari kebutuhan program MBG juga akan terdampak. Produk mereka bisa kehilangan pasar dan mengalami stagnasi. Ini harus menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan kebijakan,” ungkapnya.
Lalu Edi menegaskan bahwa dalam melihat sebuah program nasional, pendekatan yang digunakan tidak boleh hanya melihat satu sisi persoalan. Setiap kebijakan harus dikaji berdasarkan manfaat dan potensi mudaratnya terhadap berbagai kelompok masyarakat.
“Kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif. Jangan hanya melihat kekurangan lalu mengambil kesimpulan bahwa seluruh program ini harus dihentikan. Evaluasi dan perbaikan adalah bagian dari pemerintahan yang sehat,” tegasnya.
Ia juga menilai terlalu dini apabila ada pihak yang langsung menyimpulkan bahwa program MBG adalah program yang buruk secara keseluruhan.
“Tidak tepat kalau kita mengambil kesimpulan bahwa program ini buruk hanya karena terdapat persoalan dalam pelaksanaan. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan menyempurnakan mekanismenya agar tujuan program bisa tercapai,” ujarnya.
Terkait adanya anggapan bahwa kondisi fiskal maupun moneter Indonesia saat ini disebabkan oleh keberadaan program MBG, Lalu Edi menilai kesimpulan tersebut terlalu sederhana dan tidak berdasarkan kajian menyeluruh.
“Persoalan fiskal dan moneter sebuah negara memiliki banyak faktor yang kompleks. Terlalu sempit jika seluruh persoalan ekonomi kemudian dibebankan kepada satu program saja. Kita perlu melihat faktor ekonomi global, kebijakan anggaran, struktur ekonomi, dan berbagai variabel lainnya,” katanya.
PUSAKE NTB berharap seluruh pihak dapat menempatkan perdebatan mengenai MBG dalam ruang diskusi yang objektif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Program yang sudah berjalan tentu harus terus dievaluasi, tetapi jangan sampai solusi yang diambil justru menciptakan persoalan baru yang lebih besar. Perbaikan jauh lebih bijak dibandingkan penghentian total,” pungkas Lalu Edi Kurniawan. (sd)
