Mataram, Teraslombok.net – Tim hukum partai Demokrat provinsi NTB secara resmi menyampaikan permohonan penyelesaian proses pemilihan umum ke bawaslu provinsi NTB atas tindakan KPU provonsi NTB yang melakukan pencoretan nama calon tetap anggota DPRD Prov NTB Daerah Pemilihan 8 NTB (Dapil Lombok Tengah).
Adapun alasan pencoretan yang dilakukan oleh KPU NTB disebabkan karena calon tetap yang diusung oleh partai Demokrat provinsi NTB dari dapil 8 itu telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 87 ayat (1) PKPU 10/2023.
Tim penasehat hukum Demokrat, Suhardi, SH., dari kantor Advokat/konsultan hukum Platonic Law Firm menilai alasan pencoretan yang dilakukan oleh KPU melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 juncto lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sangat prematur dan tidak mencerminkan proses penalaran hukum yang valid.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pasalnya terhadap pencoretan dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana terdapat dalam 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat Daerah tanpa melalui proses penalaran hukum yang sistematis,” ujar Suhardi usai menyampaikan permohonan penyelesaian proses pemilihan umum di bawaslu NTB, Senin (8/1/2024).
Seharusnya tegas dia, dalam melakukan penalaran hukum terhadap frase telah melakukan tindak pidana lainnya di tafsir sebagai pertama tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kedua Jenis tindak pidana berupa kealpaan dan atau tindak pidana politik dan ketentuan pidana sebagaimana terdapat di dalam Bab II Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
“Berbeda dengan putusan mahkamah konstitsui No. 12/PUU-XXI/2023 pada amar putusannya pada angka 2 Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, hal ini diberlakukan bagi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia, bukan sebagai calon tetap. Pasalnya, calon yang diusulakn oleh partai demokrat, melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 100 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 telah ditetapkan sebagai calon tetap. Sehingga formulasi tafsir terhadap telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana terdapat di dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) PKPU, haruslah ditafsir ketat dan mahkamah konstitusi telah memberikan peta jalan untuk tidak dilakukan penafsiran bebas, dikarenakan dapat menimbulkan a buse of fower,” paparnya panjang lebar.
Selain itu tandas dia, KPU Provinsi di dalam melakukan tindakan hukum mencoret calon yang diusulkan oleh parta demokrat provinsi NTB, tidak dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Padahal hal itu wajib di lakukan. Klarifikasi secara lisan tidak dikenal di dalam rezim administatif pasca keluarnya UU administrasi pemerintahan.
“Atas hal itu, kami berharap, Bawaslu provinsi NTB dapat memberikan putusan yang adil dan layak dalam menilai persoalan ini. Sebab kami sinyalir, tindakan KPU Provinsi dalam mengeluarkan keputusan tersebut dapat dikualifikasikan melanggar Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right dan adanya pelanggaran terhadap asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana dikenal secara universal dengan sebutan Nullus / Nemo Commendum Copere Potest De Injurea Sua Propria,” sambung suhardi serius menegaskan.(red)
