Kuasa hukum dari anggota DPRD Lombok Tengah yakni WH, Imam Subawaih, SH
Lombok Tengah, TL – Beredarnya kabar di sejumlah media online terkait laporan kepada pihak lepolisian dari salah satu konsultan terhadap pihak pengelola dapur MBG yakni TSH, dan menyeret nama salah seorang anggota DPRD Lombok Tengah yakni WH. Melalui kuasa hukumnya yakni Imam Subawaih, SH, WH menanggapiya santai saja, karna dalam masalah tersebut tidak ada keterkaitannya dengan WH.
“Dalam permasalahan ini, WH tidak terlibat dan tidak ada keterkaitan. Namun pemberitaan tersebut telah membuat nama baik klien kami tercemar”, terang Imam Subawaih kepada wartawan, senin (6/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Imam Sibawaih menerangkan Bahwa, perlu diketahui dan diingat perjanjian yang di buat oleh pengadu AR tersebut dilakukan dengan TSH. Sehingga tidak ada campur tangan WH dan R Sehingga sangat tidak beralasan kalau klien kami di bawa bawa dalam masalah antara oknum konsultan Handika Rahmatuloh dengan pihak TSH tersebut.
Mengingat klien kami adalah sebagai anggota dewan Tentu akibat pemberitaan tersebut membuat psikis klien kami terganggu dan kami akan melihat sampai sejauh mana dampaknya.
” Mengingat akibat dari pemberitaan tersebut, nama baik klien kami tercemar, maka kami akan segera menempuh jalur hukum dengan melapor pidana maupun perdata”, tegas Imam Subawaih.
Lebih lanjut dijelaslan bahwa, sebelumnya yang mengaku pihak konsultan tersebut adalah bukan sebagai konsultan resmi, sehingga secara hukum tidak dapat di katakan sebagai konsultan. Dan ini adalah persoalan antara TSH dan ha rahmatuloh, jadi silahkan di selesaikan sebaik mungkin.
Sementara terkait dengan pengaduan salah satu oknum tentang dugaan penipuan tersebut, adalah sah sah saja. Semua orang boleh membuat pengaduan dan laporan polisi semua sama di mata hukum. Namun untuk membuktikan apakah benar atau tidak nya suatau perbuatan pidana tentu akan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan yang panjang, apalagi mengingat perkara yang diadukan tersebut merupakan persoallan perjanjian fee.
Konsekwensi sebuah akta perjanjian yang tidak di taati oleh salah satu pihak merupakan bentuk wanprestasi / ingkar janji sebagaimana menurut KUH perdata. Namun karna persolan tersebut telah di adukan ke pihak polres lombok tengah tentu kita akan menunggu rangkain perkembangan proses penyelidikan yang di lakukan penyidik, pungkap Imam Subawaih. (sd)
