M. Jayadi, Ketua Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT)
Lombok Tengah, TL – Kasus dugaan intimidasi terhadap wartawan gatrantb.com, Y Surya Widi Alam, di Polres Lombok Tengah terkesan mengendap tanpa kepastian.
Laporan yang masuk sejak 15 Oktober 2025 hingga kini tak kunjung menunjukkan perkembangan berarti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari dua bulan berlalu, namun penanganan perkara tersebut dinilai jalan di tempat.
Kondisi ini memicu kritik keras dari kalangan jurnalis di Lombok Tengah.
Salah satu wartawan sekaligus Ketua Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT), M. Jayadi secara terbuka mempertanyakan komitmen aparat kepolisian dalam melindungi kebebasan pers.
Menurutnya, kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan perlindungan wartawan yang bekerja di bawah payung undang-undang.
“Ini bukan kasus sepele. Kalau dugaan intimidasi terhadap wartawan saja tidak ditangani serius, lalu di mana posisi negara dalam melindungi pers?” kata Jayadi.
Jayadi menilai, kinerja penyidik Polres Lombok Tengah sangat lamban dan terkesan tidak memiliki urgensi.
Ia menyebut, sejak laporan dibuat, tidak ada kejelasan tahapan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
“Sudah dua bulan lebih, tapi progresnya tidak signifikan. Ini terkesan dibiarkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Luk Luk Il Maqnun sempat menyatakan bahwa penyidik akan memeriksa Dewan Pers di Jakarta pada 4 Desember 2025.
Namun hingga penghujung tahun, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.
Jayadi menegaskan, laporan yang diajukan Y Surya Widi Alam bukan sekadar kepentingan pribadi, melainkan bentuk perlawanan terhadap praktik intimidasi yang berpotensi terus berulang jika dibiarkan.
“Ini soal marwah profesi wartawan. Kalau ada pemberitaan yang dianggap bermasalah, ada mekanisme resmi, ada hak jawab dan hak koreksi. Bukan intimidasi, apalagi tekanan,” tegasnya.
Sementara itu Kapolres Lombok Tengah melalui KBO Satreskrim Polres Lombok Tengah Samsul Rizal berdalih bahwa proses penyelidikan masih berjalan.
“Penyelidikan masih meminta keterangan dari pihak dewan pers di Jakarta,” ujarnya, Selasa, 30/12/25.
Disinggung soal tak kunjung ada pemeriksaan terhadap Dewan Pers, Samsul Rizal menyebut pihaknya masih menunggu kesiapan dari Dewan Pers di Jakarta.
“Karena hasil komunikasi dari Jakarta belum siap,” singkatnya.
Mandeknya penanganan kasus ini pun memunculkan tanda tanya besar soal keseriusan aparat dalam menegakkan Undang-Undang Pers, sekaligus menjaga kebebasan jurnalistik di daerah. (sd)
