Lombok Tengah, Teraslombok.net – Dalam menghadapi momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang semakin dekat, Dandim 1620/ Loteng, Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara, menekankan kepada seluruh anggota baik prajurit maupun PNS bahwa netralitas TNI adalah harga mati.
Penekanan itu disampaikan Dandim pada pelaksanaan upacara bendera di lapangan apel Makodim, usai membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), guna memastikan netralitas TNI selama proses demokrasi di Lombok Tengah berlangsung.
“Hati hati saat pilkada berlangsung dilarang bagi prajurit untuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Ingat jika itu terjadi maka akan berdampak pada diri pribadi prajurit dan satuan maupun pasangan calon, karena netralitas TNI adalah harga mati,” tegas Dandim Senin, (18/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Dandim juga membekali seluruh prajurit buku saku Netralitas TNI berisi panduan dan kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap prajurit TNI selama masa Pilkada, pemilihan Bupati wakil Bupati Loteng serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB.
Diharapkan, dengan pemahaman mendalam terhadap prinsip netralitas ini, TNI dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam mendukung jalannya proses demokrasi khususnya di kabupaten Lombok Tengah yang akan digelar pada 27 November 2024.
“Karena netralitas TNI pada Pilkada 2024 adalah pilar utama dalam mendukung proses demokrasi di Tanah Air, terlebih di Lombok Tengah” terang Dandim.
Dandim juga menekankan bahwa TNI adalah bagian integral dari masyarakat dan harus tetap berada di atas kepentingan politik praktis. Melalui buku saku netralitas prajurit bukan hanya sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen TNI terhadap kestabilan dan keamanan nasional.
Sebagai prajurit kami komitmen untuk menjunjung tinggi netralitas TNI dan memastikan bahwa tugas utama prajurit adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
“Dengan langkah proaktif ini, Kami berharap bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan damai, adil, dan transparan, sebagai cerminan kedewasaan demokrasi di negara kita Indonesia,” tandasnya.(id)
