Lombok Tengah, Teraslombok.net – Kamis (13/6/2023) DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna untuk membahas jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Agenda ini menyangkut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan 14 Ranperda Pembentukan Desa.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid, turut hadir pula Wakil Bupati Lombok Tengah, DR. H.M Nursiah, S.Sos,. MSi,. Pada kesempatan ini, Kepala Daerah menyampaikan jawaban atas berbagai masukan dan pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan lebih mendalam terkait pelaksanaan APBD tahun 2023, serta langkah-langkah strategis dalam pembentukan 14 desa baru di Kabupaten Lombok Tengah.
Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga dibahas jawaban fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap tanggapan Kepala Daerah atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul DPRD.
*Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
*Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru bicara fraksi DPRD Ahmad Rifa’i memberikan pandangan dan usulan terkait pentingnya regulasi yang komprehensif dan implementatif untuk melindungi serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Lombok Tengah. Tanggapan Kepala Daerah mengenai Ranperda ini mendapatkan apresiasi positif dan beberapa rekomendasi tambahan untuk memperkuat substansi peraturan yang diusulkan.
Fraksi-fraksi mengusulkan agar Ranperda ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga dukungan psikologis dan sosial bagi korban. (red)
Dengan terlaksananya rapat paripurna ini, diharapkan proses legislasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan peraturan-peraturan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
#sekretariatdprdlomboktengah
#dprdlomboktengah #parlemenhub
