Lombok Tengah, Teraslombok.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pendapat kepala daerah terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul DPRD Lombok Tengah, yakni Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Rabu, (12/4/2024).
Rapat Paripurna yang dibuka dan dipimpin langsung Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid itu dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah, para anggota DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkompinda Lombok Tengah.
Di awal penyampaian pendapat kepala daerah, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Tengah melalui Komisi IV yang telah mengajukan dua Ranperda tersebut. “Bahwa pengajuan dua Ranperda dari inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Tengah tersebut, telah memberi warna
dan makna mendalam bagi Pemkab Lombok Tengah,” ucapnya.
“Adapun hal yang dapat Pemkab Lombok Tengah rasakan adalah nuansa harmoni kemitraan antara Eksekutif dan Dewan yang dilandasi rasa pengabdian guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat, kita berharap semoga upaya ini dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang kita cintai,” sambung Nursiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mantan Sekretaris Daerah Lombok Tengah itu memaparkan, pendapat Pemkab Lombok Tengah atas dua Ranperda, yakni Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahwa untuk memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat. (red)
